Padahal, peran media dalam mengawal isu kesehatan tidak bisa lepas dari ketersediaan data yang disajikan oleh pemerintah. "Ketika saya meliput imunisasi, saya tidak menemukan data-data tertentu tentang topik liputan saya," ungkap Gea Debora, salah seorang jurnalis di Jember, dalam forum diskusi pada workshop media yang diadakan Plato Foundation, kemarin (4/10).
Gea mengungkapkan, ia sampai menghubungi Lilik Lailiyah, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember, guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Namun, lagi-lagi, akses yang ia tempuh tidak mudah. "Hal ini juga dialami oleh teman-teman media yang lain, bukan hanya saya," terangnya.
BACA JUGA: Capaian Masih Rendah, Dinkes Jember Kejar Target Cakupan Imunisasi
Hal serupa juga diungkapkan oleh Sri Wahyunik, jurnalis yang lain. Menurut dia, persoalan keterbukaan data masih menjadi kendala, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga pekerja media. "Menurut saya, tipikal para pejabat itu jika sudah kenal baik dengan wartawan, maka akses ke data yang dibutuhkan sangat mudah. Sebaliknya, jika belum mengenal cukup sulit. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi," jelasnya.
Perempuan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini menambahkan, kesulitan yang dialami jurnalis ketika menghadapi narasumber yang sulit untuk dihubungi, dapat teratasi jika ada data. Salah satu cara jurnalis menggali data, kata dia, adalah dengan berselancar di mesin pencarian. "Tetapi yang seringkali didapatkan malah berita yang sudah pernah saya tulis," ungkap Yuni. Padahal, dia menambahkan, yang ingin didapatkan adalah informasi terbaru mengenai data yang dibutuhkan.
Menanggapi pernyataan-pernyataan tersebut, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Jember Dwi Handarisasi, mengungkapkan, dalam memenuhi data yang dibutuhkan memang ada proses yang harus ditempuh dan cukup panjang. "Kami harus meminta data dari bawah dulu. Misalnya dari puskesmas dan itu butuh waktu," jelasnya.
Terkait dengan permintaan data, Dwi menjelaskan, ada aturan yang berlaku di instansinya. "Kalau mau wawancara dengan kami, memang harus melalui kepegawaian dulu dan berlanjut ke sekretariat. Kemudian, jika sudah ada izin dari atasan, baru kami bisa diwawancara. Jadi mohon maaf karena memang tidak bisa langsung," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular (P2P) Dinkes Jember, Rita Wahyuningsih, menambahkan, ia berkeinginan isu kesehatan ini menjadi perhatian media. "Saya sangat terbuka untuk data-data yang dibutuhkan oleh teman-teman wartawan. Namun, terkadang saya juga tidak memahami data tersebut akan diolah seperti apa. Karena yang saya lakukan hanya memberikan data tersebut," tambahnya.
Rita merasa khawatir jika data tersebut hanya diberikan tanpa ada penjelasan. Sehingga produk informasi yang dihasilkan nanti berasal dari data yang dipelintir. "Jadi, nanti media dapat bersama-sama dengan kami turut meneropong isu-isu kesehatan dan bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan," katanya.
Di lokasi yang sama, Plt Kepala Bidang Layanan Media dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember, Erwin Prasetyo, turut menanggapi pernyataan itu. Ia menjelaskan, memang saat ini sudah ada PPID yang berfungsi sebagai penyampai data yang bisa diakses oleh masyarakat. "Namun, mohon maklum, memang kinerja dari PPID masih belum maksimal. Untuk keperluan terkait dengan informasi, dapat mengakses portal lapor.go.id," tanggapnya.
Portal yang dikelola oleh pemerintah pusat tersebut, lanjut Erwin, terintegrasi dengan lembaga dan kementerian, hingga pemerintah provinsi, serta kabupaten. Sehingga ketika ada aduan atau aspirasi yang disampaikan masyarakat, akan diteruskan agar mendapat respons dari instansi terkait. "Melalui laman tersebut, masyarakat dan tentunya wartawan, bisa memilih antara pengaduan, aspirasi ataupun permintaan informasi," tandas Erwin. (*)
Foto : Noer Fajriyatul Maslahah untuk Radar Jember
Editor : Mahrus Sholih Editor : Maulana Ijal