BACA JUGA : Polije Pamerkan Mobil Tenaga Surya di Vokasiland Surabaya
Hal yang menarik datang dari sikap politik Fraksi PKS, yang ketika Sidang Paripurna LPP terakhir kemarin, enam anggotanya kompak absen. "Itu bagian dari dinamika politik. Kami selaku perwakilan partai di dewan yang sama-sama dipilih rakyat, memiliki hak menyikapi kebijakan eksekutif," urai Achmad Dhafir Syah, Ketua Fraksi PKS DPRD Jember.
Kendati PKS merupakan salah satu partai pengusung pemerintahan hari ini, Dhafir meyakinkan hal itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, PKS selama ini belum merasakan jargon kolaborasi dan akselerasi yang digaungkan bupati. Karena itu, sebagai bentuk kritiknya, mereka kompak tidak menghadiri Sidang Paripurna LPP APBD Bupati. "Bukan semata soal nego-nego yang belum deal, wong kami bukan pengelola anggaran. Kami hanya ingin fungsi kontrol dewan ke eksekutif ini jalan," sergah Dhafir.
Dia juga menepis tudingan bahwa anggota dewan yang tidak hadir pada sidang disebut bolos. Dia menilai, ketidakhadiran anggota fraksinya maupun anggota DPRD lain patut dinilai sebagai sikap politik yang melekat. "Kami tidak sepakat disebut bolos. Tidak sama dengan ASN, kami di lembaga politik, WO (walkout, Red) dan voting saja dibenarkan," tegas wakil rakyat yang duduk di Komisi D itu.
Anggota Fraksi Nasdem David Handoko Seto menilai tidak jauh berbeda. Dia berpendapat, sejatinya eksekutif dan legislatif berjalan beriringan, menjalankan kepentingan rakyat. Sebab, keduanya sama-sama berangkat dan dipilih oleh rakyat. "Kami sama-sama dipilih rakyat, yang juga menitipkan aspirasi ke kami. Sikap politik kami kemarin keberpihakan kami ke rakyat, bukan dalam rangka menghambat," paparnya.
Legislator yang duduk di Sekretaris Komisi B itu juga menilai sikap politik anggota DPRD itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan alat kelengkapan dewan. Sebab, itu merupakan hak yang melekat di masing-masing anggota dewan. "Ketidakhadiran ini bisa dimaknai sebagai teguran ke pemerintah. Dan yang pasti, kami menghendaki mesti ada perbaikan-perbaikan. Terutama soal komunikasi eksekutif ke legislatif," jelasnya.
Ketua Fraksi Gabungan PAN, Demokrat, dan Berkarya (Pandekar) DPRD Jember Agusta Jaka Purwana mencoba menengahi soal absennya anggota dewan kala sidang paripurna kemarin. Dia berpendapat, anggota DPRD yang mengikuti paripurna maupun yang tidak memiliki tujuan yang sama. "Yang hadir maupun yang tidak hadir sama tujuannya, demi kepentingan rakyat. Hanya soal cara saja yang beda," kata Agusta.
Dia menilai, ketidakhadiran anggota dewan yang mencapai 22 orang, kemarin, tentu memiliki dasar dan alasan tersendiri. Dia juga menolak disebut bolos. "Konotasi dewan bolos tidak tepat. Misal anak-anak sekolah yang tidak masuk, bolos bareng-bareng, itu ya salah. Tapi, konteks dinamika politik di paripurna itu, ketidakhadiran adalah hak dan sikap politik yang dipilih anggota dewan," pungkas legislator Demokrat itu. (mau/c2) Editor : Safitri