Paripurna penyerahan dokumen sakral setebal 63 halaman itu diserahkan dewan melalui Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan dan Agus Sofyan kepada Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman atau Gus Firjaun.
Gus Firjaun mengatakan, semua masukan dan saran dari DPRD dirasa perlu untuk memperbaiki segala kekurangan kinerja kepemimpinannya. Dia bakal menindaklanjuti rekomendasi dewan untuk membenahi Jember agar menjadi lebih baik lagi. "Semua saran dan masukan dari dewan tentu akan kami tindak lanjuti," kata Gus Firjaun.
Rekomendasi LKPJ tersebut merupakan dokumen yang dihimpun anggota dewan setelah mendengar berbagai pandangan umum fraksi, komponen elemen masyarakat, hingga rapat panitia khusus (pansus). Masing-masing di antaranya berisi catatan dan evaluasi terhadap perjalanan Pemkab Jember selama periode tahun 2021 lalu.
BACA JUGA: Porprov Sudah Berakhir, tapi Separuh Uang Saku Atlet Jember Belum Cair
Kendati LKPJ dibahas sejak April 2022 lalu, namun proses finalisasi penyusunan rekomendasi baru rampung belum lama ini dan diserahkan ke eksekutif atau Bupati Jember. Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan mengakui demikian.
Menurut dia, menggantungnya penyusunan rekomendasi LKPJ itu mengingat begitu banyaknya agenda di internal dewan. Mulai dari bimtek anggota dewan yang berlangsung serentak di masing-masing partai, hingga masa sidang reses yang baru usai beberapa pekan kemarin.
Namun demikian, Dedy memastikan bahwa rekomendasi itu sudah final dan sangat mewakili beragam aspirasi, kritik, dan masukan selama pansus LKPJ berlangsung. "Lamanya pembahasan LKPJ karena banyak berbenturan dengan agenda dewan. Namun, rekomendasi ini kami pastikan sudah sangat komprehensif, mewakili semua masukan elemen masyarakat dan pansus," urai politisi partai Nasdem itu.
Sebagaimana diketahui, selama pembahasan LKPJ dalam pansus, beberapa bulan lalu, banyak anggota pansus maupun elemen masyarakat yang mengkritisi berbagai anomali pembangunan Pemkab Jember. Beberapa di antaranya terkait sektor strategis di masyarakat. Seperti kesehatan dan pendidikan.
Wakil Ketua DPRD Jember Agus Sofyan sedikit menguraikan, pada sektor pertanian misalnya. Dalam LKPJ, pertanian menjadi penyumbang PDRB 2021 sebesar 13,8 miliar. Namun, laju pertumbuhan sektor pertanian mengalami penurunan hingga minus 0,11 persen.
Dia menilai, banyaknya produsen pembibitan di Jember juga tidak bisa menopang terhadap produksi pertanian. "Pemerintah perlu terus meningkatkan program pemberdayaan untuk petani dan menyusun kebijakan penetapan lahan pertanian berkelanjutan," urai Agus.
Selain pertanian, lanjut dia, dia mengharapkan sektor pendidikan juga mendapat porsi perhatian lebih. Menurutnya, dua sektor itu kedudukannya sangat vital di masyarakat. Sedikitnya dewan menilai ada tiga poin dasar terkait wajah pendidikan di Jember. Meliputi manajemen pendidikan, fasilitas pendidikan, serta pendidik dan tenaga kependidikan.
"Pemerintah harus berani membuat kebijakan untuk pendidikan kita. Kalau perlu membuat kemitraan yang strategis dengan lembaga-lembaga atau sekolah yang dikelola swasta," pinta politisi PDIP itu.
Selebihnya, terdapat 23 poin penting rekomendasi dewan yang meliputi berbagai sektor, selain soal pendidikan dan pertanian yang harus dilakukan perbaikan. Di antaranya juga di sektor kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketentraman dan ketertiban, urusan sosial, ketenagakerjaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Selain itu, di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat desa, perhubungan, komunikasi dan informasi, UMKM, investasi, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, perikanan kelautan, pariwisata, pertanian, perdagangan, industri, dan birokrasi administrasi pemerintahan. (*)
Reporter: Maulana
Foto : Maulana
Editor : Nur Hariri Editor : Maulana Ijal