Kasubdit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Agung Nugroho mengatakan kenaikan tarif itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca Juga: BIKIN GEGER, TAPI? Warga Perumahan Dikejutkan Tragedi Pembunuhan: Baru Tahu dari Media Sosial
“Tarif penerbangan drone sebesar Rp 2 juta di kawasan TNBTS itu berlaku satu hari per satu unit drone. Jadi mau beberapa kali menerbangkan drone selama di kawasan yang sudah diizinkan dan membayar pungutan resmi tidak dipermasalahkan," ucapnya.
Sedangkan untuk pengambilan foto dan video komersil akan dikenakan tarif berbeda. Bagi warga negara Indonesia (WNI) untuk pengambilan video komersil dipatok Rp 10 juta per paket lokasi. Sedangkan warga negara asing (WNA) dibanderol Rp 20 juta.
Baca Juga: Ribuan Warga Tunjung Randuagung Lumajang, Antusias Jalan Santai Bareng Bunda Indah - Mas Yudha
“Untuk ponsel dan kamera tangan tidak berlaku, hanya untuk pembuatan video komersil,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha menyatakan pengambilan gambar video menggunakan kamera tangan (handycam) yang sebelumnya dipungut biaya, saat ini jadi gratis.
Baca Juga: Ini Cerita Petani Kopi di Jember, Pupuknya Terbatas? Harus Jeli Memilih
"Pengambilan foto dan video pakai handphone tidak dipungut. Kemudian untuk foto komersial ini kita bedakan yang WNI sebesar Rp 2 juta per paket per lokasi, untuk WNA Rp 5 juta per paket per lokasinya," pungkas Rudijanta Tjahja. (dea/bud)
Editor : Adeapryanis