RADAR JEMBER - Penunjukan Prof. Suyitno sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya dinilai menjadi langkah positif untuk menjaga keberlangsungan administrasi kampus. Namun, langkah tersebut dinilai belum menjawab kebutuhan utama civitas akademika, yakni hadirnya rektor definitif.
Hal itu disampaikan Suhermanto Ja'far, dosen Fakultas Filsafat Digital UIN Sunan Ampel Surabaya, saat ditemui wartawan, Sabtu (18/7/2026), menanggapi penetapan Plt Rektor yang baru oleh Kementerian Agama.
Menurut Suhermanto, pergantian Plt patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya pemerintah meredakan polemik yang berkembang di lingkungan kampus. Namun, yang kini menjadi perhatian publik adalah mengapa proses penetapan rektor definitif belum juga diselesaikan.
Baca Juga: Giliran Forum Guru Besar UINSA Desak Menag Tangani Rektor UINSA
"Pergantian Plt tentu merupakan kewenangan pemerintah dan patut dihormati. Namun, masyarakat kampus sekarang menunggu kepastian. Yang dibutuhkan UINSA bukan sekadar pergantian pejabat sementara, melainkan kepemimpinan definitif yang memiliki legitimasi penuh untuk menjalankan seluruh fungsi universitas," ujarnya.
Ia menjelaskan, kepemimpinan sementara memang dibutuhkan ketika terjadi masa transisi. Akan tetapi, apabila kondisi tersebut berlangsung terlalu lama, dikhawatirkan akan memengaruhi efektivitas tata kelola perguruan tinggi.
Menurutnya, universitas merupakan institusi yang bergantung pada kepastian administrasi dan kepastian pengambilan keputusan.
"Semakin panjang masa transisi, semakin besar pula ruang ketidakpastian. Dampaknya tidak hanya dirasakan pimpinan, tetapi juga dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, hingga para mitra kerja kampus," katanya.
Baca Juga: Aksi Damai Mahasiswa UINSA Surabaya, Tuntutannya Tegas: GANTI REKTOR
Suhermanto menilai persoalan yang dihadapi UINSA saat ini bukan semata menyangkut siapa yang akan menjadi rektor, melainkan bagaimana negara memberikan kepastian dalam proses tata kelola perguruan tinggi.
Ia mengingatkan bahwa berbagai tahapan pemilihan rektor telah dilalui sesuai mekanisme yang berlaku. Karena itu, publik berharap proses tersebut segera mencapai tahap akhir.
"Kalau seluruh proses administrasi sudah selesai, tentu masyarakat berharap ada kepastian. Kepastian itu penting agar roda akademik berjalan normal dan kampus dapat kembali fokus pada peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat," ujarnya.
Suhermanto juga menilai bahwa keterlambatan pengambilan keputusan dalam birokrasi dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pelayanan publik.
Menurutnya, mahasiswa merupakan pihak yang paling merasakan dampak apabila kepemimpinan definitif terlalu lama tertunda, karena berbagai keputusan strategis universitas membutuhkan legitimasi penuh dari seorang rektor definitif.
Ia berharap Kementerian Agama dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses yang sedang berlangsung sehingga tidak memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
"Transparansi menjadi penting. Ketika masyarakat memperoleh penjelasan yang memadai, ruang bagi berbagai spekulasi akan semakin kecil. Yang dibutuhkan kampus hari ini adalah kepastian, bukan ketidakpastian yang berkepanjangan," katanya.
Lebih jauh, Suhermanto berharap rektor definitif yang nantinya ditetapkan mampu menjadi pemimpin yang humanis, visioner, berintegritas, serta mampu membangun kolaborasi dengan seluruh unsur sivitas akademika.
"Siapa pun yang nantinya dipercaya menjadi rektor, harapannya mampu merangkul seluruh komponen kampus, memperkuat tata kelola yang profesional, dan membawa UINSA menjadi perguruan tinggi Islam yang semakin unggul, baik di tingkat nasional maupun internasional," tuturnya.
Menurut Suhermanto, yang dipertaruhkan dalam proses ini bukan hanya pengisian satu jabatan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola pendidikan tinggi.
"Pada akhirnya, kampus membutuhkan stabilitas, kepastian, dan kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki UINSA demi kemajuan institusi," pungkasnya.
Editor : M. Ainul Budi