RADAR JEMBER - Saya ingin melanjutkan kisah ditangkapnya Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Haji Edison. Ternyata, bukan pertama. Bupati sebelumnya juga dikandangin. Kursi Bupati seperti ada kutukan. Benarkah demikian? Mari kita ungkap sambil seruput Koptagul, wak!
Muara Enim kembali membuktikan diri sebagai kabupaten konsisten menjaga tradisi. Kalau daerah lain punya tradisi festival budaya, lomba perahu, atau pesta panen, Muara Enim seolah punya agenda tahunan bernama “Bupati Masuk Radar KPK Cup.” Bedanya, pemenangnya tidak dapat piala, melainkan rompi tahanan dan tiket menuju ruang pemeriksaan.
Kali ini bintang utamanya adalah H. Edison. Baru dilantik Februari 2025, lalu Juni 2026 sudah terkena OTT KPK. Ini belum cukup waktu untuk menumbuhkan lumut di kursi jabatan. Ibarat ayam goreng yang baru keluar dari penggorengan, belum sempat dingin, langsung disambar elang. Rakyat mungkin mengira sedang menyaksikan masa adaptasi pemerintahan baru. Ternyata yang terjadi malah babak pembukaan serial “Korupsi Jilid Berikutnya.”
Kasusnya juga bukan modus canggih hasil riset ilmuwan NASA. Ini modus yang sudah tua, keriput, dan berkali-kali dipakai, suap pengadaan barang dan jasa. Yang bikin tambah menyebalkan, arena bermainnya berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tempat yang seharusnya mencerdaskan anak bangsa malah dijadikan ATM berjalan. Buku pelajaran mungkin masih kurang, tapi kreativitas mengalirkan duit haram tampaknya sangat berlimpah.
Lalu muncullah tokoh bernama Abi Nurwardani, Sekretaris Dinas Pendidikan yang diduga memainkan Ajian Seribu Rekening Siluman. Uang dari rekanan swasta tidak masuk langsung ke kantong para pendekar rakus itu. Tidak. Terlalu kasar. Mereka memakai rekening nominee atas nama pegawai rendahan Pemkab. Bahkan office boy ikut terseret namanya. Nuan bayangkan, seseorang yang tugas hariannya menyapu lantai dan mengangkat galon tiba-tiba punya rekening yang lalu lintas dananya seperti konglomerat tambang.
Jurusnya sangat lucu kalau tidak sedang merampok uang rakyat. Rekening dibuka, uang puluhan hingga ratusan juta masuk, dibagikan ke sana-sini, lalu rekening ditutup. Besok buka lagi rekening baru. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Lincah seperti Harun Masiku yang belum bisa ditangkap KPK.
Pembagian komisinya juga rapi. Lima persen untuk bupati. Tiga persen untuk kepala dinas. Sisanya mengalir ke lingkaran para pengikut. Mirip franchise bakso, hanya saja yang dijual bukan bakso, melainkan integritas pemerintahan.
KPK akhirnya menyita hampir Rp2 miliar berupa uang tunai rupiah, dolar Amerika, riyal Saudi, serta saldo rekening. Empat tersangka langsung ditetapkan: Edison sebagai penerima utama, Abi sebagai pengatur arus dana, Adi Triadi sang keponakan yang ikut menikmati panggung, dan Cory Erin Hardi dari PT Millenium Solusi Abadi sebagai pemberi suap.
Namun tunggu dulu. Ini bukan film berdiri sendiri. Ini hanya episode terbaru dari semesta sinematik korupsi Muara Enim.
Sebelumnya sudah ada Muzakir Sai Sohar. Lalu Ahmad Yani yang tersandung suap proyek jalan. Setelah itu Juarsah yang juga terjerembap dalam kubangan yang mirip. Kini Edison melengkapi kuartet maut tersebut. Kalau ini tim sepak bola, mereka sudah menjuarai liga korupsi beberapa musim berturut-turut tanpa pernah degradasi.
Sampai-sampai orang bisa curiga kursi bupati Muara Enim bukan terbuat dari kayu atau kulit, melainkan dari material langka bernama Magnet Uang Haramium. Siapa pun yang duduk terlalu lama mendadak lupa perbedaan antara APBD dan rekening pribadi.
Yang tragis, rakyat tidak ikut menikmati pesta itu. Rakyat tetap menghadapi jalan rusak, pelayanan yang sering bikin emosi, dan berbagai persoalan ekonomi. Sementara sebagian elite sibuk memainkan jurus Pukulan Dompet Rakyat Menghilang dan Ajian Anggaran Menjelma Komisi.
Melihat rentetan kasus ini, orang bisa bertanya apakah kursi bupati Muara Enim memang dikutuk atau justru terlalu sering diduduki orang yang menganggap jabatan sebagai mesin ATM. Sebab polanya terus berulang dengan tingkat kreativitas tinggi.
Jangan heran jika publik muak. Ini bukan lagi kasus individu. Ini sudah seperti penyakit menahun yang bersarang di sistem. Setiap kali satu pemain tumbang, muncul pemain baru dengan seragam berbeda tetapi strategi sama. Kampanye berubah, baliho berubah, slogan berubah, tetapi aroma busuknya tetap identik.
Muara Enim seharusnya terkenal karena pembangunan dan prestasi. Sayangnya, yang berulang kali masuk berita justru parade pejabat yang gagal menahan godaan amplop. Kalau begini terus, KPK mungkin tidak perlu lagi mengirim tim khusus. Cukup pasang pos ronda permanen di depan kantor pemerintahan, lengkap dengan spanduk, “Selamat Datang di Zona Waspada Korupsi. Harap Tidak Memberi Makan Para Predator APBD.”
Foto Ai hanya ilustrasi
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar