Membangun Sekolah Vokasi Dengan Kepemimpinan Pancasila
Sejarah telah mencatat bahwasannya Founding Fathers Bangsa Indonesia tercinta Bung Karno di depan Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 dengan tegas mengatakan bahwa gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, Holopis kuntul baris buat kepentingan Bersama, itulah syarat utama untuk maju menjadi pemenang, yaitu gotong royong. Pendek kata, sang penggali Pancasila Bung Karno dengan tegas mengatakan bahwa jika lima sila Pancasila dipadatkan menjadi satu, maka akan ditemukan prinsip “gotong royong”.
Kiranya kata gotong royong ini mengandung magis dengan aura yang begitu kuat. Gotong royong sendiri berasal dari kata dalam bahasa Jawa, di mana kata “gotong” dipadankan dengan kata “pikul atau angkat”, sementara itu, kata “royong” dipadankan dengan bersama-sama. Secara sederhana kata gotong royong tersebut berarti mengangkat sesuatu secara bersama-sama atau dapat diartikan juga sebagai mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Akan tetapi, saya cenderung mengartikannya lebih dari itu, lebih kepada bentuk partisipasi aktif setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai tambah atau positif kepada setiap obyek, permasalahan, atau kebutuhan orang banyak di sekelingnya. Lantas, bagaimana membangun sekolah vokasi dengan kepemimpinan Pancasila yang sari pati nya itu adalah gotong-royong?
Membangun sekolah vokasi tentunya bukan sekadar mencetak lulusan yang siap pakai di IDUKA (Industri dan Dunia Kerja), melainkan menurut Ki Hadjar Dewantoro adalah menuntun segala potensi kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang punya keahlian teknis sekaligus karakter yang kokoh. Maka, menjadi penting kepemimpinan Pancasila sebagai kompas utamanya.
Selaras dengan wasiat Ki Hadjar Dewantoro di atas, kepemimpinan Pancasila pada sekolah vokasi hadir dengan perubahan fundamental, di mana siswa tidak hanya dididik untuk menjadi "sekrup" dalam mesin industri global yang nootabene terampil secara teknis, namun gagap secara sosial dan moral. Akan tetapi melihat peserta didik sebagai aset bangsa yang harus dikuatkan soft skill dan karakternya. Maka, pendekatan yang dilakukan oleh semua pendidiknya tidak lagi sekadar transfer of knowledge, tapi transfer of values. Lantas, bagaimana kepemimpinan Pancasila menterjemahkan visi besarnya pada sekolah vokasi?
Kepemimpinan Pancasila secara nyata harus mampu menterjemahkan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila pada semua warga sekolah, dan yang paling utama adalah guru sebagai garda terdepan pelukis wajah bangsa Indonesia masa depan. Sila Pertama, penegasannya adalah berkaitan dengan karakter loyalitas, totalitas, integritas dan etika kerja. Para siswa dan lulusan sekolah vokasi harus ditekankan bahwa profesionalisme itu nafasnya adalah moralitas, etos kerja dan kejujuran bukan semata-mata dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, namun juga pada pimpinan. Tidak hanya itu, sila pertama adalah ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran, bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan.
Sila kedua, sekolah vokasi harus bebas bullying, harus melahirkan para profesional teknis yang tidak hanya kompeten sesuai jurusannya, tetapi juga memiliki empati, etika kerja yang luhur, dan rasa hormat yang tinggi terhadap sesama manusia di dunia kerja dan bukan kemanusiaan yang menjajah dan eksploitatif. Sila ketiga, para pendidik harus menegaskan bahwa di dunia kerja, teamwork adalah segalanya, semangat gotong royong dalam proyek-proyek kelompok (seperti teaching factory) adalah yang utama dan bukan iklim kompetisi yang tidak sehat. Maka, sekolah vokasi harus melahirkan lulusan yang handal berkolaborasi, sadar bahwa kemajuan industri nasional hanya bisa dicapai lewat persatuan keahlian, dan siap menjadi penggerak ekonomi yang merekatkan bangsa melalui karya nyata.
Sila keempat, sekolah vokasi harus melahirkan lulusan yang memiliki soft skills kepemimpinan yang matang, mereka harus mampu berkomunikasi dengan asertif, menghargai perbedaan pendapat di ruang rapat maupun di area bengkel, serta terbiasa menyelesaikan setiap konflik kerja melalui jalur musyawarah mufakat. Sila kelima memberikan penegasan bahwa pendidikan vokasi adalah motor utama penggerak keadilan ekonomi bangsa, sekolah vokasi tidak hanya melahirkan tenaga kerja terampil, tetapi juga melahirkan agen-agen perubahan yang siap memotong rantai kemiskinan, menghargai hak dan keringat orang lain, serta berkomitmen membangun kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.
Pada prinsipnya, kepemimpinan Pancasila bukan sekadar konsep teoritis, melainkan fondasi kokoh untuk mentransformasi SMK agar menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berkarakter kuat. Kepemimpinan yang berkarakter dan berjiwa Pancasila merujuk pada konsep kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Melalui kepemimpinan Pancasila yang visioner, inklusif, dan adaptif terhadap teknologi, SMK akan menjelma menjadi pusat inovasi yang tidak hanya mencetak tenaga kerja terampil, tetapi juga melahirkan generasi emas yang berkarakter, mandiri, dan berdedikasi tinggi bagi kemajuan bangsa Indonesia.
*) Oleh: Dr. Daris Wibisono Setiawan, S.S., M.Pd., D.PEd, Kepala SMK Negeri 3 Bondowoso.
Editor : M. Ainul Budi