RADAR JEMBER - Luar biasa dahsyatnya film Babi Pesta, eh salah, Pesta Babi. Semakin dilarang, semakin bejibun orang ingin nonton. Sekarang, mulai ramai counter narasi mempersoalkan film Babi Pesta, ups salah kok, latah sih, Pesta Babi maksudnya. Ada mempersoalkan izin ini itu, administrasi pemerintah, sampai hak cipta. Simak narasinya sambil seruput kopi Senang khas Sorong, wak!
Indonesia memang negeri ajaib. Negara lain ribut karena perang dagang, krisis ekonomi, atau rudal nuklir. Kita? Satu film dokumenter 95 menit bisa bikin pejabat berkeringat, aparat kelabakan, buzzer mendadak jadi profesor geopolitik, dan netizen berubah menjadi agen FBI cabang warung kopi.
Namanya Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Baru tayang di YouTube lewat kolaborasi JubiTV, Watchdoc Documentary, dan Greenpeace Indonesia, film ini sudah tembus dua juta lebih penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Dua juta! Itu lebih cepat dari proses perbaikan jalan berlubang yang biasanya butuh tiga musim pemilu dan dua kali ganti baliho caleg.
Film garapan Dandhy Laksono dan Cypri Dale ini seperti lemparan sandal ke sarang tawon birokrasi. Begitu dilempar, semua langsung beterbangan sambil teriak “demokrasi!”, “propaganda!”, “asing!”, “Soros!”, “stabilitas nasional!”, seolah-olah rakyat lagi nonton final Piala Dunia antara kebebasan sipil versus ketakutan institusional.
Isi filmnya sebenarnya sederhana tapi bikin perut elite politik mulas. Masyarakat adat Papua Selatan—Merauke, Boven Digoel, Mappi, merasa tanah mereka dicaplok atas nama pembangunan, food estate, sawit, tebu, dan bioetanol. Hutan adat milik suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu dibuka besar-besaran demi proyek yang katanya demi masa depan bangsa.
Ah ya, “demi masa depan bangsa.” Kalimat sakti itu memang luar biasa. Mau gusur kampung? Demi masa depan bangsa. Mau tebang hutan? Demi masa depan bangsa. Mau bikin rakyat lokal kehilangan tanah leluhur? Ya demi masa depan bangsa juga. Bangsa siapa? Nah itu kadang pertanyaannya mulai sensitif.
Film ini memperlihatkan masyarakat adat memasang salib merah sebagai simbol perlawanan terhadap perusahaan yang dianggap merampas ruang hidup mereka. Di sinilah negara mulai gelisah. Karena di republik ini, suara rakyat kecil itu aman selama masih berupa pantun lomba 17-an. Begitu berubah jadi dokumenter viral, semua mendadak rapat koordinasi.
Lalu muncullah episode paling absurd dalam sinetron demokrasi Indonesia, pemerintah pusat ngomong A, aparat lapangan menjalankan alfabet berbeda.
Yusril Ihza Mahendra bilang pemerintah tidak melarang nobar film ini. Katanya biarkan masyarakat menonton, berdiskusi, berdebat. Indah sekali. Kalimatnya terdengar seperti brosur demokrasi negara Skandinavia.
Tapi di lapangan? Hadeh. Aparat bergerak lebih cepat dari kurir diskon tanggal kembar.
Di Ternate, Dandim 1501/Ternate langsung menghentikan pemutaran di Benteng Oranje dengan alasan judulnya provokatif dan demi menjaga kondusivitas. Di sejumlah kampus seperti Universitas Mataram dan UIN Mataram, pemutaran juga dicegah memakai jurus pamungkas birokrasi Indonesia: “alasan administratif.”
Administratif itu memang makhluk mistis. Dia bisa muncul kapan saja untuk membunuh diskusi. Mirip hantu kantor kecamatan. Tak terlihat, tapi semua takut.
Publik pun bingung. Kalau pemerintah bilang boleh, kenapa aparat seperti baru lihat trailer kiamat? Ini koordinasi negara atau grup WA RT yang adminnya sedang ribut?
Belum selesai kekacauan itu, Maruli Simanjuntak ikut melempar bensin ke api dengan mempertanyakan sumber dana film tersebut.
“Duitnya dari mana?”
Selesai. Kalimat itu langsung membuat netizen Indonesia berubah jadi detektif internasional. Dalam waktu beberapa jam, timeline media sosial penuh teori konspirasi kelas premium. Nama George Soros beterbangan lebih sering dari iklan pinjol.
Di negeri ini, Soros itu seperti setan urban modern. Ada demo mahasiswa? Soros. Ada aktivis lingkungan? Soros. Ada warga adat menangis soal tanah? Tetap Soros. Kalau besok warung pecel lele sepi pembeli, mungkin ada yang nuduh Soros juga.
Padahal Dandhy sudah menjelaskan pendanaan film berasal dari kolaborasi Greenpeace Indonesia, Pusaka Bentala, Watchdoc, LBH Merauke, dan Jubi TV. Bahkan ia bilang kru bekerja pro bono, tidak dibayar profesional, hanya ditanggung biaya produksi dan perjalanan lapangan.
Tapi penjelasan seperti itu kalah seksi dibanding teori “operasi asing mengguncang Nusantara.” Memang begitulah algoritma otak politik kita. Fakta kalah cepat dari paranoia.
Dari kubu politik, Azis Subekti menyebut film ini bagian dari propaganda modern dan perang persepsi. Ia membedah pola ABC (Affective, Behavioral, Cognitive) yang katanya bisa membentuk emosi publik melawan negara.
Luar biasa. Sebuah dokumenter tentang masyarakat adat kini diperlakukan seperti misil psikologis NATO.
Sementara itu, mahasiswa justru menonton film ini sebagai bahan kajian agraria dan hukum lingkungan. Di ITS Surabaya dan Universitas Widya Gama Malang, film ini dipakai untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan. Karena mahasiswa mulai sadar: kadang yang paling menakutkan bukan isi filmnya, tapi kenyataan bahwa negara terlihat lebih panik terhadap kamera dokumenter dibanding terhadap mafia tambang ilegal.
Akhirnya publik melihat sesuatu yang telanjang. Demokrasi Indonesia ternyata seperti payung murah pinggir jalan. Dipamerkan ke mana-mana saat cuaca cerah, tapi begitu hujan kritik turun sedikit, langsung patah rangkanya.
Pesta Babi bukan sekadar film. Ia berubah jadi cermin raksasa. Masalahnya, banyak orang marah bukan karena cerminnya bohong, melainkan karena pantulan wajah di dalamnya terlalu nyata.
Foto Ai hanya ilustrasi
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar