RADAR JEMBER - Satu lagi doa wakil terkabul di Jumat Keramat. Kali ini giliran Bupati Tulungagung, diserok KPK lewat OTT. Mari kita kenalan dengan kader PDIP lalu loncat ke Gerindra ini. Maksud hati biar aman sentosa, tak tahunya kena borgol juga. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Namanya, Gatut Sunu Wibowo. Lahir di Tulungagung, 17 Desember 1967. Anak desa Gandong. Sekolah dari SD sampai SMA di kampung sendiri. Kuliah Sarjana Ekonomi di Universitas Merdeka Malang, lanjut Magister Ekonomi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Gelar lengkap, kayak menu prasmanan.
Karier? Dari toko bangunan kecil, jual pasir, semen, bata, naik jadi jaringan usaha material. Ini bukan sekadar pengusaha, ini arsitek mimpi rakyat (katanya). Dari ngaduk semen sampai ngaduk strategi politik. Multitalenta.
Baca Juga: Inovasi Korupsi Terbaru ala Bupati Tulungagung, Kepala OPD Dipaksa Teken Resign, Tanggal Dikosongkan
Masuk organisasi, aktif di GP Ansor sejak 2004. Lalu nyemplung ke politik, jadi kader PDI-Perjuangan (2018–2024). Nah, di titik ini cerita mulai berbau parfum kekuasaan. Karena setelah itu… pindah. Iya, pindah ke Partai Gerakan Indonesia Raya. Timing-nya cantik, kayak adegan slow motion di film. Tahun 2024, saat Prabowo Subianto naik ke puncak kekuasaan, langsung merapat. Refleksnya bagus. Insting politiknya kayak burung migrasi, tahu ke mana harus terbang biar tidak kedinginan.
Lalu hasilnya? Mulus. Pernah jadi Wakil Bupati (2021–2023), naik jadi Bupati Tulungagung ke-32, dilantik 20 Februari 2025. Diusung Golkar, Gerindra, dan PKS. Menang Pilkada 2024 dengan 297.882 suara (50,72%). Rakyat percaya. Rakyat berharap. Rakyat lagi-lagi… ya begitu.
Narasi yang dijual? Pekerja keras. Merakyat. Inspiratif. Ini template nasional, tinggal copy-paste, ganti nama, selesai. Tapi kita semua tahu, di negeri ini ada satu tradisi yang lebih kuat dari ideologi, tradisi lompat pagar.
Banyak kepala daerah sekarang bukan lagi politisi, tapi atlet. Cabang olahraga, lompat partai. Gerindra, maaf-maaf saja, jadi kasur empuk tempat mendarat. Logikanya sederhana, kalau sudah dekat penguasa, harusnya aman. Harusnya. Katanya.
Balik ke Tulungagung. Dengan semua strategi cerdas itu, pindah ke partai penguasa, masuk lingkaran kekuatan, didukung koalisi besar, harusnya hidup aman sentosa. Harusnya adem. Harusnya kebal dari hukum. Biar seribu laporan dugaan korupsi, tak bakal mempan. Bos di atas melindungi.
Baca Juga: Mengungkap JK Masuk Pusaran Polemik Ijazah Jokowi
Eh…datanglah tamu tak diundang, OTT.
Operasi Tangkap Tangan dari KPK. Lembaga yang tidak peduli kamu pakai jaket partai warna apa. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, cukup bilang, “Benar.” Satu kata yang menghancurkan semua ilusi keamanan politik.
Dari yang tadinya kelihatan seperti strategi jenius, pindah ke lingkaran penguasa, langsung berubah jadi komedi gelap. Ini kayak orang beli payung mahal biar tidak kehujanan, tapi ternyata banjir datang dari dalam rumah.
Ini bukan kasus tunggal. Tahun 2026 ini, OTT KPK sudah seperti serial panjang tanpa jeda iklan. Dari pajak, bea cukai, pengadilan, sampai kepala daerah. Semuanya kena giliran. Januari, Februari, Maret, bahkan bulan Ramadhan pun tetap jalan. Seolah-olah korupsi tidak kenal waktu ibadah.
Yang bikin muak itu bukan cuma praktiknya. Tapi mentalitasnya. Mental “yang penting dekat kekuasaan, aman”. Mental “yang penting posisi selamat, urusan lain belakangan”. Mental “lompat dulu, prinsip nanti dicari”.
Padahal realitanya sederhana. Tidak ada partai yang bisa jadi jimat anti-OTT. Tidak ada warna yang kebal dari borgol. Mau lompat sejauh apa pun, kalau ujungnya main kotor, jatuhnya tetap ke tempat yang sama.
Di titik ini, rakyat cuma bisa ketawa pahit. Karena yang dipertontonkan bukan lagi kepemimpinan, tapi sirkus. Badutnya pakai jas. Atraksinya lompat partai. Grand final-nya… konferensi pers KPK.
Selamat datang di republik di mana kesetiaan itu fleksibel. Prinsip itu opsional. Rasa “aman” sering kali cuma ilusi sebelum pintu diketuk tengah malam. Wakil pun tersenyum sambil seruput Koptagul, wak! Ups.
Foto Ai hanya ilustrasi
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar