RADAR JEMBER - Wak, pertanyaan ini sering dilempar dengan nada menyalahkan, rakyat malas, rakyat tak taat, rakyat tak sadar kewajiban. Tapi benarkah sesederhana itu? Atau jangan-jangan kita terlalu cepat menunjuk jari, tanpa melihat dapur besar tempat kue-kue negara dimasak?
Umpamanya begini, warga diminta membawa aneka kue untuk berbuka bersama. Ada bawa kolak, ada bawa pastel, ada bawa es buah. Semua urunan. Tapi sebelum azan berkumandang, terdengar kabar sebagian kue raib entah ke mana. Tertinggal remah-remah dan piring kosong. Besoknya panitia kembali berkata, “Ayo bawa kue lagi.”
Apa yang terjadi? Orang mulai ragu. Bukan tak mau berbagi. Tapi takut ditipu.
Begitulah suasana batin sebagian warga ketika bicara pajak kendaraan.
Setiap tahun mereka datang ke Samsat. Bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Perpanjang STNK. Ganti plat. Bahkan bikin dan perpanjang SIM lewat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semua ada tarifnya. Semua resmi.
Tapi di saat yang sama, layar televisi dan media sosial dipenuhi kabar operasi tangkap tangan oleh KPK dan Kejaksaan. Pejabat tertangkap. Proyek dikorupsi. Anggaran disunat. Maka lahirlah satu kalimat sederhana di warung kopi, “Ngape bayar pajak, kalau ujung-ujungnye dikorupsi?” Logat Sambas.
Wak, ini bukan pembenaran untuk tak bayar pajak. Ini penjelasan kenapa kepercayaan retak.
Secara ekonomi, banyak warga sedang tertekan. Harga kebutuhan pokok naik. Cicilan jalan. Gaji stagnan. Pajak kendaraan akhirnya masuk daftar “nanti dulu.” Apalagi ada budaya pemutihan denda. Orang belajar dari pengalaman. Telat pun nanti diampuni. Ini bukan semata-mata malas. Ini respons rasional terhadap sistem yang memberi sinyal begitu.
Secara psikologis, pajak itu kontrak sosial. Warga bayar, negara hadir. Tapi ketika jalan masih berlubang, pelayanan lambat, dan berita korupsi terus muncul, kontrak itu terasa timpang. Warga merasa diminta disiplin, sementara sebagian pengelola uang justru tak disiplin.
Coba kita jujur, mas. Kalau kita titip uang ke seseorang lalu tahu ia pernah mengambil sedikit untuk dirinya, apakah kita langsung percaya lagi? Atau kita mulai berhitung dan waspada?
Di sinilah letak persoalan. Banyak warga bukan tidak cinta negeri. Mereka hanya lelah merasa jadi pihak yang selalu dituntut, diancam, dirazia, tapi jarang diyakinkan.
Perlu kita pahami juga, uang SIM dan penerbitan dokumen kendaraan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ke kas negara. Pajak kendaraan masuk ke kas daerah sebagai bagian dari APBD. Secara sistem, jalurnya jelas. Masalahnya bukan sekadar ke mana uang itu dicatat, tapi bagaimana ia dikelola dan ditunjukkan hasilnya kepada rakyat.
Transparansi yang rumit dan penuh istilah teknis tak menyentuh hati warga. Yang mereka ingin lihat sederhana, dari pajak yang saya bayar, jalan di kampung saya diperbaiki. Drainase dibersihkan. Lampu jalan menyala.
Kalau manfaatnya terasa, tak perlu razia untuk membuat orang taat. Camanewak?
Karena itu, jika ingin warga tak “malas” atau tak menghindar bayar pajak kendaraan, jangan hanya kampanye kewajiban. Perbaiki juga rasa keadilan. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu pada koruptor. Buka data anggaran dengan bahasa yang mudah dipahami. Tunjukkan hasil nyata, bukan sekadar baliho.
Warga itu seperti orang yang membawa kue berbuka. Mereka rela berbagi. Tapi mereka ingin yakin kuenya benar-benar dimakan bersama, bukan disimpan diam-diam oleh segelintir orang di dapur.
So, sebelum menyebut warga malas, mari kita akui, ada luka kepercayaan yang belum sembuh, bahkan luka itu makin menganga. Di luka itu tak bisa diobati dengan ancaman denda semata, melainkan dengan keteladanan dan keterbukaan.
Kalau dapur negara bersih, orang tak perlu disuruh-suruh. Mereka akan datang sendiri, bayar pajak dengan kepala tegak. Karena mereka tahu, yang mereka beri bukan untuk dikorupsi, tapi untuk kembali kepada mereka juga. Gitu...koptagul dulu, wak!
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar