Saya kutip tulisan Denny Indrayana berjudul “Menggugat Etika Politik dan Netralitas Presiden Jokowi”. Denny menulis:
“Sebagai pribadi, Jokowi berhak punya aspirasi sendiri. Sebagai pribadi Jokowi berhak dan dapat menjadi petugas partai. Bagi saya, petugas partai adalah bahasa lain saja dari kader partai.
Sebagai Presiden, Jokowi tidak boleh partisan. Tetapi, sebagai pribadi Joko Widodo berhak menjadi kader salah satu partai, dalam hal ini PDI Perjuangan.
Sebagai Presiden, Jokowi tidak boleh mendukung salah satu bakal calon presiden. Tetapi sebagai pribadi, Joko Widodo boleh punya sokongan kepada salah satu kandidat, atau pada saatnya nanti bahkan berkampanye bagi salah satu calon presiden tersebut.”
Meski Denny Indrayana membedakan peran Jokowi sebagai presiden dan Jokowi sebagai personal, dan itu adalah alasan rasional, tetapi saya rasa peran Jokowi sebagai pejabat publik sekaligus politisi itu sama saja.
Artinya, meski di balik layar Jokowi memiliki keberpihakan dengan kandidat capres-cawapres, beliau tidak boleh secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan tersebut. Jokowi tidak cukup hanya bersikap netral, tetapi juga harus independen.
Independensi seorang Jokowi sebagai presiden sekaligus sebagai personal, kedua-keduanya memiliki mandat yang sama: menjaga keharmonisan menjelang pemilu. Meskipun beliau memiliki tugas sebagai kader partai PDI Perjuangan, Jokowi patut menunjukkan independensinya. Tak ada tawar-menawar lagi untuk harga independensi. Presiden Jokowi adalah wasit independen.
Rasanya, setelah membaca analisis Denny Indrayana, Jokowi memang sedang memasang jangkar pengaruh politiknya sebagai orang nomor satu untuk menulis skenario politik di pilpres 2024. Langkah tersebut merupakan upaya untuk melanggengkan kekuatan politiknya—meski beliau tak lagi memimpin negara. Dan upaya politik ini dapat mencederai posisinya sebagai presiden—yang belum selesai masa tugasnya.
Seyogianya, posisi presiden dalam pemilu adalah wasit. Sebagaimana wasit, presiden harus memiliki independensi yang kuat. Kekuatan tersebut perlu ditunjukkan dengan tidak melibatkan diri secara sengaja dan sadar untuk memainkan skenario di balik kontestasi pilpres 2024 yang akan berlangsung.
Dan kalau pun nanti ada bantahan mengenai kebebasan berpolitik presiden untuk memberikan dukungan secara terang-terangan kepada publik, kita perlu menegaskan bahwa Jokowi boleh-boleh saja memberikan dukungan secara all-out kepada kandidat capres-cawapres. Tetapi ada satu catatan besar yang patut dilaksanakan: beliau harus menanggalkan tahta kepresidenannya (cuti).
Urgensi Keharmonisan
Sikap independensi Jokowi memiliki keterkaitan dengan keharmonisan pemilu. Maka, untuk menjaga keharmonisan pemilu, Jokowi harus independen.
Sebagaimana peristiwa pemilu yang telah berlalu, kompetisi politik selalu menyisakan luka polarisasi. Polarisasi ini kerap menyebabkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Dan jelas, yang paling dirugikan secara moral adalah masyarakat.
Guna mengatasi konflik horizontal, masyarakat juga harus melek politik. Bahwa politik bukan urusan surga dan neraka; tidak perlu saling mengencangkan urat untuk menunjukkan sikap-sikap politiknya secara berlebihan. Masyarakat, perlu menanggapi pemilu 2024 biasa-biasa saja. Cukup lakukan kewajibannya, tunaikan hak-haknya, selesai.
Masyarakat tidak perlu saling senggol untuk mencederai yang lain dan memenangkan yang satu. Masyarakat harus berhati-hati dengan berbagai provokasi politik yang sering hilir-mudik saat kompetisi.
Dan Jokowi perlu memanfaatkan mimbar-mimbar publik yang tersedia untuk mengawal keharmonisan pemilu. Jokowi harus mengkampanyekan kesadaran masyarakat dalam berpolitik untuk menghindari konflik horizontal. Jokowi tak boleh terlalu jauh mengurusi koalisi dan kontestasi pilpres, selain untuk menjadi wasit.
Sebagai wasit, Jokowi harus memanfaatkan kekuatan dan pengaruh politiknya untuk saling-jaga keharmonisan. Bangsa ini terlalu berharga bila digadaikan untuk urusan politik yang tak seberapa itu.
Setiap orang, yang memiliki harapan besar terhadap kemajuan bangsa, menginginkan mandat kepemimpinan Jokowi bisa digunakan dengan bajik dan bijak. Semua orang tahu bahwa betapa pertarungan politik itu mengerikan, kejam, dan brutal.
Barangkali, ada pertarungan politik yang tidak keras. Seperti pemilihan ketua kelas atau penunjukan ketua kelompok tugas di sekolah. Dinamika dua peristiwa tersebut berlangsung landai dan tak bergelombang. Berbeda dengan kompetisi politik yang lain, banyak orang yang haus darah.
Peristiwa malapetaka dalam pertandingan sepak bola di Kanjuruhan, Malang, menyisakan sesak napas dan derai air mata yang tak kunjung surut. Banyak mayat yang berserakan. Ada sejarah yang tak bisa dihapus. Dan ada kepedihan yang tak bisa disembuhkan sepanjang waktu bagi keluarga korban.
Kalau dalam urusan sepak bola peran wasit sangat penting dalam menjaga sportivitas pemain di pertandingan, maka Presiden Jokowi juga harus turut serta menjaga sportivitas pemilu 2024. Kita semua tidak ingin ada wasit yang memihak. Kita butuh tontonan olahraga yang sehat. Tanpa wasit independen, tak ada pertandingan sepak bola yang sehat. Presiden adalah wasit!
*) Penulis adalah alumnus Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Editor : Safitri