Budaya mutasi dalam pemerintahan Bondowoso sebenarnya semakin memupuk akan rasa dan keinginan untuk melihat Bondowoso semakin maju dan melesat, sebagaimana visi-misi yang dijargonkan kabupaten ini. Walaupun banyak kalangan menilai bahwa Ide atau Gagasan perombakan struktur pemerintahan yang terbilang agak sering ini, tidak begitu berdampak signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pinggiran, khususnya di perdesaan. Bahkan mutasi ini konon mengundang kegaduhan, mengundang pro dan kontra, namun lagi-lagi kegaduhan, pro dan kontra tersebut hanya didengar segelintir elite dan orang saja, di beberapa group WAG. Sedangkan masyarakat pada umumnya terkesan tidak mau tahu menahu adanya dinamika mutasi di lingkungan Pemkab ini. Masyarakat terkesan cuek dan lebih sibuk dengan menjalani aktivitas rutinnya seperti biasa.
Kenapa masyarakat cuek, Apakah masyarakat telah melupakan cita-cita dan mimpi pembangunan dari pinggiran yang dulu sekitar empat tahun yang lalu sempat menggelora? Mimpi yang terus dipupuk sampai mereka lupa sendiri akan mimpi-mimpinya tersebut. Mungkin masyarakat telah capek, bermimpi akses jalan di desanya akan baik, mimpi akan perekonomiannya akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya, mimpi akan pendidikan anaknya akan sampai ke jenjang pendidikan tinggi (sarjana). Mimpi mencari pekerjaan bisa dengan mudah. Entahlah, semua berakhir dengan mimpi.
Lupa Cara Berbenah
Sebenarnya persoalan mutasi ini tidaklah begitu mengagetkan, karena memang hampir sepanjang perjalanan pemerintahan periode ini, masyarakat selalu dipertontonkan dengan berbagai macam persoalan serupa, mutasi benar-benar sudah seperti budaya. Sebagai masyarakat kita tidak mau komplain dengan kebijakan tersebut, sepanjang mutasi itu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdampak serius terhadap pembenahan untuk memajukan kabupaten Bondowoso, guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.
Meminjam pendapat dari James Midgley seorang Harry and Riva Specht Professor di bidang layanan sosial publik dan Dekan Emeritus pada University of California, Berkeley. Mengatakan bahwa, kesejahteraan sosial sebagai “..a condition or state of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya, (Midgkey, 2020). Apakah Mutasi atau perombakan yang terjadi pada pejabat pemerintah tersebut selaras seperti apa yang disampaikan oleh Midgkey?
Menanggapi Bondowoso dan dinamikanya, saya teringat dengan guyonan pertanyaan teman saya yang sangat rasional dan masuk akal. Dia bertanya apakah dengan maraknya mutasi akan berdampak terhadap Visi-Misi melesat? Apakah Bondowoso sudah lupa bahwa beberapa bulan yang lalu baru saja dihantam dengan musibah banjir bandang di Ijen? Apakah pemkab sudah menyeriusi langkah-langkah untuk mengatasi dan keluar dari persoalan banjir tahunan tersebut, bagaimana dengan Perda lingkungan yang berkaitan dengan perlindungan Hutan di Ijen? Apakah sudah digarap secara serius?
Apakah Bondowoso sudah lupa bahwa kabupaten ini sempat booming dengan kopi arabika Ijen-nya, bahkan di kedai-kedai kopi di luar Bondowoso seperti Jember dan Surabaya banyak menampilkan menu Kopi Ijen? Apakah Bondowoso sudah lupa mempromosikan hasil olahan pertanian kopi terbaik ini? Lantas bagaimana dengan mimpi pengembangan Ijen Geopark sebagai calon destinasi wisata yang luar biasa, apakah hingar bingar adanya Ijen Geopark masih terdengar? Apakah sayup-sayup promosi untuk mendatangkan Wisatawan dari luar atau mancanegara masih terus digelorakan? Bagaimana dengan Tape Manis Bondowoso yang sangat terkenal itu. Apakah masih menjadi oleh-oleh primadona yang menggiurkan? Entahlah, semoga saja Bondowoso masih punya spirit untuk terus melakukan perbaikan dan pembenahan ke arah yang lebih baik. Semoga saja isu, polemik dan konflik yang merugikan diri sendiri tidak terus terjadi sendiri? Pungkas teman saya.
Kaji Ulang Tradisi Mutasi
Berdasarkan data 2021 BPS pula, total wisatawan pada hotel di Kabupaten Bondowoso sebanyak 76.238 wisatawan. Asal wisatawannya, wisatawan lokal yang mengunjungi dan berwisata di Kabupaten Bondowoso sebanyak 99,99 persen dan sisanya berasal dari wisatawan asing, yaitu sebesar 0,01 persen. Dari data ini menunjukkan bahwa wisatawan dari luar masih rendah yang berkunjung ke Bondowoso. Padahal banyak lokasi destinasi wisata yang dapat dipromosikan dengan baik, seperti, Kawah Ijen, Batu Solor, Kawah Wurug, Batu Lawang di Banyuputih, dll. Ingat guyonan teman saya di atas, apakah Kabupaten ini sudah lupa caranya mengundang tamu, cara mempromosikan wisata?
Dalam hal pendidikan, Secara umum, tingkat pendidikan di Kabupaten Bondowoso tidak begitu tinggi. Sebanyak 70,81 persen penduduk Kabupaten Bondowoso usia 15 tahun ke atas hanya tamatan SMP sederajat ke bawah. SMA/sederajat ke atas hanya 22,49 persen, sedangkan tamat diploma/profesi/sarjana hanya sebesar 6,71 persen. Data ini menunjukkan kemirisan dalam hal pengentasan pendidikan. Lantas bagaimana dengan Dinas pendidikan apakah sudah memfasilitasi ke ranah ini (beasiswa), kalau ada apakah dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan atau yang berprestasi?
Persoalan lainnya yang tidak kalah serius tentang lapangan pekerjaan, mampukah kabupaten ini mengatasi persoalan pengangguran terdidik lulusan dari perguruan tinggi di dalam ataupun luar Bondowoso. Belum lagi kompleksitas permasalahan perdesaan yang sangat jauh berbeda dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas dengan perkotaan. Dalam konteks ekonomi, infrastruktur jalan merupakan prasyarat kunci dalam mendukung aktivitas masyarakat untuk mendorong perkembangan ekonomi. Tanpa ketersediaan infrastruktur jalan, maka akses pendidikan dan pertumbuhan ekonomi akan sulit dicapai. Mampukah pemerintah ini memberi solusi konkret terhadap persoalan yang ada.
Kabupaten ini patut bersyukur karena memiliki masyarakat yang tidak pernah komplain atas kinerja pemerintahnya. Masyarakat tidak pernah mau tahu menahu tentang kegaduhan mutasi para pejabat pemerintahnya, kegaduhan dan konflik para elite politiknya. Mereka sangat sami’na waato’na kepada pemerintahan ini. Mereka hanya fokus kepada aktivitas dan pekerjaannya masing-masing, yang pekerjaannya membuat besek, fokus membuat besek, mereka cuek dengan ingar-bingar mutasi ASN. Yang bertani, mereka hanya serius ke sawah dan ke ladang, mengurusi Jagung dan Padinya. Yang mengadu nasib keluar kota (Kalimantan, Surabaya dan Bali) mereka pun demikian, fokus dengan perantauannya.
Lagi-lagi penulis tekankan, seandainya akibat dari mutasi ini berdampak baik terhadap lingkungan kerjanya, berimplikasi kepada adanya solusi kompleksitas permasalahan yang ada di kabupaten ini, berdampak kepada kemajuan Bondowoso untuk semakin melesat, berdampak kepada tertanganinya persoalan menyangkut persoalan-persoalan sosial seperti, kemiskinan, pendidikan, kesejahteraan, infrastruktur dan masalah penyerapan ketenagakerjaan, mutasi dilakukan sebulan sekalipun tidak masalah. Bahkan mutasi jabatan tertinggi di lingkungan pemkab ini, seperti pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) yang konon telah mengalami tiga kali pergantian, juga tidak banyak mengubah keadaan Bondowoso.
Penulis juga berkesimpulan bahwa Budaya mutasi ini bagian dari langkah untuk Bondowoso semakin melesat. Jika benar sebagai solusi terbaik untuk membenahi kondisi Bondowoso, lakukan. Apalagi telah melalui prosedur yang benar, tetapi jika hanya dinikmati segelintir orang saja, kiranya pemkab perlu untuk mengkaji ulang tradisi bongkar pasang/mutasi ini.
*) Penulis adalah Ketua LBH GP Ansor Bondowoso dan Dosen dan Peneliti Pusat Kajian dan Konsultasi Hukum (Puskakum) Universitas Nurul Jadid.
Editor : Safitri