Tantangan Pertanian Menuju Indonesia Sejahtera

Safitri • Dipublikasikan Sabtu, 22 Oktober 2022 | 18:09 WIB
Oleh: Lucy Efendi
Oleh: Lucy Efendi
Bertepatan dengan Hari Statistik Nasional, 26 September 2022 lalu, seluruh BPS se-kabupaten/kota di Jawa Timur melakukan kegiatan baik penanaman mangrove, penghijauan, maupun pemberian pertanian bagi petani. Kegiatan ini diharapkan dapat mendekatkan BPS dengan responden utama petani guna menyosialisasikan kegiatan Sensus Pertanian 2023 mendatang.

Di era Society 5.0 ini, pertanian masih menjadi tumpuan perekonomian Indonesia. Meskipun era ini dimaknai dengan persaingan di berbagai sektor, ternyata pertanian sebagai sektor primer masih mampu menyumbang perekonomian negara sebesar 13,28 persen, terbesar kedua setelah sektor perdagangan. Bahkan, pertanian masih tumbuh positif saat terjadi kontraksi ekonomi di masa pandemi Covid-19 lalu. Namun, kini tantangan besar mengancam negara yang konon disebut sebagai negara agraris ini.

Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian cenderung menurun digantikan oleh sektor sekunder dan sektor tersier. Padahal, sektor pertanian merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbanyak. Sebesar 29,96 persen penduduk menumpukan hidupnya di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2022). Dapat dibayangkan, jika masalah pertanian, konversi lahan misalnya, semakin marak terjadi. Pengangguran bertambah? Ya, bisa jadi. Mereka yang bekerja sebagai buruh atau pekerja bebas di pertanian akan kehilangan pekerjaannya.

Konversi lahan pertanian juga merupakan tantangan nyata di sektor pertanian. Alih fungsi lahan menjadi pemukiman, perkantoran, dan industri, membuat ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang. Akibatnya, produk hasil pertanian yang dihasilkan semakin berkurang jika tidak diimbangi dengan produktivitas pertanian yang tinggi.

Dari sisi sumber daya petani, muncul masalah regenerasi petani yang kurang diminati oleh kaum milenial. Sektor pertanian yang masih dipandang sektor konvensional, belum mampu menyentuh minat kaum yang modern saat ini. Hasil Survei Pertanian Antas Sensus (SUTAS) 2018 menyebutkan bahwa 65,82 persen kepala rumah tangga usaha pertanian berusia lebih dari 45 tahun.

Dari segi pendidikan, sebagian besar petani maksimal hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) (43,02 persen). Hal ini karena penduduk dengan pendidikan yang lebih tinggi kurang berminat untuk terjun ke bidang pekerjaan sektor pertanian. Rendahnya pendidikan petani menyebabkan proses transfer ilmu dan transfer teknologi menjadi sulit untuk diterima. Akibatnya, teknik pertanian cenderung masih menggunakan cara-cara tradisional, sehingga menghasilkan produktivitas hasil pertanian yang kurang jika dibandingkan dengan cara modern.

Tantangan di sektor pertanian tersebut dikuatkan dengan adanya fenomena mayoritas penduduk miskin tinggal di perdesaan, yaitu sebesar 12,29 persen. Jika dibandingkan dengan di perkotaan persentase penduduk miskin hanya sebesar 7,50 persen (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2022). Di mana, perdesaan merupakan lokasi tempat tinggal dari mayoritas masyarakat pertanian. Sebagian besar rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (51,33 persen). Dapat dibayangkan apa yang terjadi jika masalah di sektor pertanian ini tidak segera diatasi. Penduduk miskin akan jatuh semakin miskin. Selanjutnya, akan timbul masalah-masalah ikutan lainnya seperti kerawanan pangan, stunting, serta gizi buruk.

Kerawanan pangan, stunting dan gizi buruk muncul saat ketahanan pangan tidak dapat terpenuhi. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (UU Nomor 18 Tahun 2012). Ketahanan pangan yang tidak dapat terpenuhi dapat berdampak besar bagi stabilitas ekonomi, bahkan mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya terus berupaya agar kebutuhan pangan dari 275 juta penduduk Indonesia terpenuhi.

Upaya pemerintah bisa terfokus pada pembangunan perdesaan yang bertumpu pada sektor pertanian. Pemanfaatan pertanian di lahan sempit (urban farming) juga dapat menjadi solusi bagi permasalahan konversi lahan. Selain itu, inovasi pertanian digital dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dapat menjadi salah satu cara agar sektor pertanian diminati oleh kamu milenial. Sehingga, ke depannya regenerasi petani dapat terjaga. Selain itu, inovasi digital dapat membuat pertanian modern semakin produktif.

Dalam mewujudkan upaya-upaya tersebut pemerintah membutuhkan data strategis di bidang pertanian, agar perencanaan di bidang pertanian, terutama ketahanan pangan, dapat tercapai. Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data dasar Indonesia akan melaksanakan kegiatan Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) dengan tema Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. ST2023 mencakup pendataan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan jasa pertanian. Tujuan ST2023 di antaranya menyediakan data struktur pertanian, terutama untuk unit-unit administrasi terkecil, menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini. serta menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan. Harapannya, hasil ST2023 nanti akan menjadi pijakan untuk merancang masa depan pertanian dan pangan ke depan demi terwujudnya kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani yang terwujud tentunya akan berdampak besar bagi kesejahteraan Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan data yang akurat demi terwujudnya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di masa depan.

*) Penulis adalah Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Bondowoso Editor : Safitri
opini