Tiga sektor ini yang menjadi beban terberat bagi pemerintah untuk menanggulangi dan mengembalikan keadaan seperti sebelumnya. Negara semakin dilema untuk mencari titik fokus penanganan, harus dari mana pemerintah memulainya? Jika pemerintah memulainya dengan tetap menjaga kestabilan ekonomi, maka bisa dipastikan mata rantai Covid-19 sulit untuk dihentikan.
Pun demikian dengan pendidikan. Jika pemerintah memaksimalkan kegiatan belajar mengajar seperti sebelum virus korona menimpa, maka kegiatan tersebut juga memiliki potensi besar untuk menyebarnya virus ini. Bahkan sampai ke anak didik.
Satu-satunya jalan untuk menanggulangi polemik ini adalah dengan keseriusan pemerintah untuk memutus mata rantai virus. Bukan sekadar mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sebab, PPKM hanya sebatas formalitas yang sampai saat ini tidak sepenuhnya menjadi solusi dalam menanggulangi pandemi. Apalagi, keberlangsungan PPKM sudah dilakukan beberapa kali hingga berjilid-jilid. Dan terakhir, sesuai yang disampaikan pemerintah, bahwa PPKM kembali diperpanjang hingga 30 Agustus.
Untuk itu, ada sekian catatan kritis tentang pemberlakuan kebijakan tersebut. Karena PPKM berjenjang-jenjang itu tidak sepenuhnya bisa mengendalikan virus. Justru, pada beberapa kasus di tingkat daerah, keadaannya menjadi sebaliknya. Angka pasien positif terus bertambah. Berikut beberapa hal yang perlu harus dilakukan pemerintah saat ini:
Serius Menanggulangi Covid-19
Akhir-akhir ini rakyat Indonesia kembali dihebohkan dengan gejolak politik yang dipersiapkan untuk pemilihan di tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya baliho yang dipajang dan menjadi alat kampanye melalui pemasangan gambar di berbagai wilayah di Indonesia. Tak luput kawasan Tapal Kuda. Pemasangan baliho di berbagai wilayah itu sebagai gerakan politik yang diproyeksikan untuk 2024. Maraknya baliho narsis ini jelas berimplikasi pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Elite yang seharusnya fokus melakukan perbaikan untuk bangsa di suasana yang sangat mengkhawatirkan ini, justru sibuk sendiri mempersiapkan kontestasi yang masih jauh di 2024 nanti. Fenomena ini menjadi penilaian mendasar bagi masyarakat, bahwa elite politik yang juga duduk di pemerintahan itu tidak memiliki keseriusan dalam menangani persoalan Covid-19.
Sederhananya, jika pemerintah memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk melindungi rakyat dari penyebaran virus, maka selayaknya saling bahu-membahu untuk berjuang bersama dalam menyelesaikan persoalan Covid-19. Dan menghentikan aktivitas persaingan politik yang justru akan lebih memperburuk keadaan.
Bukan Panggung Politik
Politik memiliki sifat yang lentur, fleksibel. Seperti apa pun kondisi dan situasinya, maka di sana politik bisa disusupkan. Percaya atau tidak, suasana Covid-19 yang terjadi sampai detik ini adalah suasana yang keruh. Selama virus korona masih mewabah di Indonesia, telah banyak penyelundupan dan pemanfaatan kondisi ini untuk kepentingan pribadi. Berkali-kali terbukti bantuan-bantuan yang dikorupsi, bahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat hanya untuk kepentingan oligarki.
Sampai kapan pemerintah akan terus begini? Akankah pemanfaatan keruhnya suasana ini akan selalu dijadikan alat untuk kepentingan 2024 nanti? Bukankah rakyat telah kehabisan cara untuk mendapatkan uang makan selama berhari-hari. Tentunya, pemerintah harus lebih sadar diri, bahwa sebenarnya hak rakyat wajib dipenuhi. Sebab, selama ini, PPKM tidak sepenuhnya menjadi solusi, tetapi justru mengintimidasi.
Pemerintah selaku pengelola negara, tugas dan tanggung jawab di saat suasana yang keruh ini, tidak seharusnya mengambil kepentingan-kepentingan yang sekiranya akan menyebabkan kerugian pada negara. Atau bahkan lebih memperkeruh lagi suasana dengan persoalan-persoalan kecil yang tidak seharusnya menjadi garapan pemerintah.
Fakta yang terjadi, pemerintah terlalu mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya bukan masalah. Membesar-besarkan hal kecil yang sebenarnya bukan persoalan besar. Sedangkan persoalan yang besar justru terkadang dilenyapkan, dihilangkan.
Narasi opini di atas ingin membuktikan, bahwa selama ini kegiatan yang berkaitan dengan aksi kemanusiaan di tengah Covid-19 ini sangat sulit untuk dilaksanakan. Sedangkan suksesi politik untuk mendapatkan kekuasaan dan membesar-besarkan citra diri, justru sangat gampang dan gamblang untuk dilaksanakan. Hentikan kepentingan politik pada suasana bencana ini. Dan mari bergandengan tangan mengatasi wabah, merajut nilai-nilai kemanusiaan. (*)
*)Penulis adalah Ketua Umum BPL HMI Cabang Bondowoso-Situbondo Periode 2021-2022.
Editor : Safitri