Radar Jember - Sebagian publik Tanah Air tengah ramai menyoroti tokoh publik sekaligus artis, Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noe Letto, yang resmi dilantik menjadi Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN).
Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melantik 12 tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) pada Kamis (15/1/2026). Termasuk di dalamnya ialah Noe Letto.
Kini, sebagian kalangan menilai pelantikan Noe menjadi Tenaga Ahli DPN disebut-sebut dipertimbangkan dari kompetensi dan jejak keahliannya.
Melalui unggahan Youtube pribadinya, Sabrang MDP Official, pada Kamis (22/1/2026), Noe Letto menegaskan posisinya bukan pembuat kebijakan, melainkan pemberi masukan dan rekomendasi kepada negara.
"Tenaga ahli itu enggak buat peraturan. Tenaga Ahli itu memberi masukan kepada pemerintah," kata Noe.
"(Hal itu, Red) terhadap situasi, risiko, dan rekomendasi. Jadi ini sebagai indra mata, akal, telinga, apa sih yang terjadi? Harusnya gimana sih untuk bisa memperbaiki situasi?" tambahnya.
Akui Banyak Keresahan dan Kritik Publik
Atas pelantikannya menjadi Tenaga Ahli DPN, Noe menuturkan, sebenarnya pemberian masukan kepada negara sudah ia lakukan sejak lama melalui berbagai ruang dialog publik.
Bedanya, Noe menerangkan, kali ini peran tersebut dijalankan dalam kerangka kelembagaan.
Putra budayawan Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun itu menilai, penyesuaian simbolik seperti memakai peci dan dasi hanyalah bagian dari eksperimen yang sedang dijalani.
Di sisi lain, Noe mengakui banyaknya keresahan dan kritik publik atas penunjukan dirinya terkait pelantikan tersebut.
"Tapi pertama saya pengen meng-address untuk teman-teman Maiyah," terangnya.
Sebagai catatan, Maiyah adalah sebuah gerakan sosial-budaya dan majelis ilmu yang diprakarsai oleh sang ayah, Cak Nun.
"Posisi saya tidak mengubah apapun sama sekali, Maiyahan saya tetap Maiyahan posisinya. Karena itu yang primer, itu nomor satu," ucap Noe.
Bantah sebagai Bentuk Keberpihakan Politik
Dalam pernyataannya, Noe juga membantah anggapan masuknya ke DPN sebagai bentuk keberpihakan politik.
Noe menegaskan dirinya tidak berada di bawah kepentingan tokoh atau kekuatan politik mana pun.
Vokalis band Letto itu menyebut hanya bertanggung jawab pada nilai yang diyakininya dan kepada Tuhan.
"Jadi tenang aja. Kalau di bawah Bahlil, di bawah siapa segala macam. Kita enggak di bawah siapa-siapa," tegas Noe.
Menjawab tudingan masuk ke sistem pemerintahan, Noe membedakan secara tegas antara negara dengan pemerintah.
Dia menilai pemerintah merupakan bagian dari negara yang bergerak dalam siklus politik lima tahunan, sementara negara memiliki kepentingan jangka panjang.
Dalam kerangka itu, Noe menempatkan dirinya pada posisi negara, bukan kepentingan pemerintahan.
"Oke, soal masuk sistemnya gitu. Jadi yang saya pandang adalah kita masuk sistem negara untuk membantu pemerintah agar tetap lurus di dalam bangsa," terangnya.
Jelaskan Perannya Atasi 'Perang Kognitif'
Selain itu, Noe juga menyoroti ihwal kritik mengenai kompetensinya sebagai Tenaga Ahli DPN.
Noe menjelaskan, dewan pertahanan negara itu tidak semata urusan senjata dan perang fisik.
Tokoh publik itu bahkan menyebut, ancaman terhadap negara juga datang dari perang nonmiliter seperti disinformasi, dan runtuhnya kepercayaan publik.
Di samping itu, terdapat pula perpecahan sosial hingga melahirkan 'perang kognitif' yang dinilai berhubungan dengan cara berpikir masyarakat.
"Perang kognitif itu gimana sih? Perang kognitif itu berhubungan dengan yang kamu pakai sehari-hari, itu bisa menghancurkan negara," tutur Noe.
"Contohnya seperti kita sekarang ini menurutmu baik-baik saja? Kita terpecah belah satu sama lain, susah banget kok percaya satu sama lain," sambungnya.
Terkait hal tersebut, Noe menyoroti negara perlu memberikan perhatian khusus terhadap ancaman perang kognitif di kalangan masyarakat.
"Kita tidak punya parameter, bagaimana kita bisa mempercayai satu sama lain. Inilah kenapa eksperimen ini harus dilakukan," tandasnya.
Editor : Imron Hidayatullahh