RADAR JEMBER – Calon pelamar aparatur sipil negara (ASN) perlu mencermati perkembangan rekrutmen CPNS di daerah.
Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memastikan seleksi CPNS yang semula direncanakan pada 2026 ditunda hingga 2027.
Sebanyak 200 formasi yang telah diusulkan ke pemerintah pusat pun berpotensi mengalami perubahan.
Penundaan tersebut membuat Pemkot Mataram harus mengevaluasi kembali kebutuhan pegawai sebelum menetapkan komposisi formasi baru.
Pertimbangannya mencakup kebutuhan pelayanan publik hingga jumlah ASN yang memasuki masa pensiun pada tahun depan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono, membenarkan penundaan rekrutmen tersebut.
"Ya, resmi ditunda. Pelaksanaannya tahun 2027 mendatang," ujarnya yang dilansir dari suatu media, (10/10/2026).
Meski penundaan telah disampaikan, Pemkot Mataram mengaku belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat.
Informasi yang diterima sejauh ini baru disampaikan secara lisan melalui pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
"Belum ada surat resminya, tapi sudah disampaikan melalui komentar MenPAN-RB," terangnya.
Sebelum penundaan diumumkan, Pemkot Mataram telah mengajukan 200 formasi CPNS untuk kebutuhan rekrutmen 2026.
Namun, perubahan jadwal membuka kemungkinan usulan tersebut disesuaikan kembali dengan kondisi kepegawaian terbaru.BKPSDM Kota Mataram akan lebih dahulu melaporkan perkembangan tersebut kepada pimpinan daerah.
Pembahasan selanjutnya akan menentukan apakah jumlah dan komposisi formasi yang lama masih relevan untuk kebutuhan tahun 2027.
"Kita akan laporkan dulu ke Pak Wali dan Pak Sekda. Apakah formasi lama, yang 200 formasi itu akan disesuaikan lagi dengan jumlah pegawai yang pensiun di 2027, atau seperti. Nanti disepakati," ungkap Kepala BKPSDM Kota Mataram.
200 formasi tersebut belum bisa dipastikan akan dipertahankan seluruhnya.
Keputusan akhir masih menunggu hasil koordinasi antara BKPSDM dan pimpinan Pemkot Mataram.
Dampak penundaan tidak hanya menyangkut jadwal dan jumlah formasi.
Anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk proses rekrutmen juga berpeluang dialihkan untuk mendukung kegiatan kepegawaian lainnya.
Pemkot Mataram mengalokasikan dana lebih dari Rp 100 juta untuk kebutuhan seleksi CPNS.
Dana itu kemungkinan digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa (Diklat PBJ), serta kebutuhan panitia seleksi.
"Anggarannya sekitar Rp 100 juta sekian. Karena ada kegiatan Diklat PBJ dan kemungkinan untuk kebutuhan pansel. Jadi (mungkin) dialihkan kesana," tandas Taufik.
Sementara itu, Pemkot Mataram tetap memprioritaskan pemenuhan tenaga pada sektor pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan.
Kedua sektor tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam usulan awal, komposisi 200 formasi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkot Mataram terdiri atas 80 persen CPNS dan 20 persen PPPK.
Namun, komposisi tersebut masih merujuk pada usulan sebelumnya.
Penetapan formasi untuk 2027 perlu menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah daerah dan kepastian kebijakan rekrutmen dari pemerintah pusat.
Penundaan di Mataram ini merupakan perkembangan pada tingkat pemerintah daerah.
Kondisi tersebut tidak serta-merta berarti seluruh seleksi CPNS nasional ditunda hingga 2027.
Penulis: Selly Azizatul Imania
Editor : M. Ainul Budi