Radar Jember – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp 900.000 menjadi perhatian pekerja menjelang penyaluran bantuan pada kuartal IV.
Meski pemerintah telah mengumumkan rencana program tersebut, masyarakat masih harus menunggu kepastian jadwal pencairan dan ketentuan penerima.
Pemerintah menyiapkan BSU untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Bantuan direncanakan sebesar Rp300.0000 per bulan selama tiga bulan dan disalurkan sekaligus, sehingga pekerja yang memenuhi ketentuan berpotensi menerima total Rp 900.000.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 30 September 2026.
Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 13.300.000 pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun. BSU juga menjadi salah satu stimulus pemerintah untuk mendukung daya beli masyarakat pada akhir tahun.
Jadwal Pencairan Masih Menunggu Kepastian
Meski besaran bantuan dan periode program telah disampaikan, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti pencairan BSU 2026.
Ketentuan teknis mengenai kriteria penerima dan mekanisme penyaluran juga masih menunggu pengumuman resmi.
Karena itu, pekerja sebaiknya tidak langsung menganggap bantuan akan masuk ke rekening pada tanggal tertentu hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.
Kementerian Ketenagakerjaan menjadi salah satu kanal utama yang perlu dipantau untuk memperoleh informasi terbaru mengenai pelaksanaan program tersebut.
Pekerja dapat mengakses laman resmi BSU Kemnaker melalui http://bsu.kemnaker.go.id/.
Namun, berdasarkan informasi yang tersedia pada awal Oktober 2026, laman tersebut masih menampilkan informasi program tahun sebelumnya sehingga mekanisme pengecekan khusus BSU 2026 belum dapat dipastikan.
Jangan Langsung Menganggap Diri sebagai Penerima
Selain jadwal pencairan, masyarakat juga perlu memperhatikan ketentuan penerima yang akan ditetapkan pemerintah.
Persyaratan BSU tahun sebelumnya belum tentu sepenuhnya digunakan kembali untuk program 2026.
Sebagai gambaran, program BSU 2025 memiliki sejumlah kriteria, termasuk kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dan batas upah tertentu.
Namun, pekerja tetap perlu menunggu aturan terbaru sebelum memastikan kelayakan sebagai penerima BSU tahun ini.
Masyarakat juga diimbau berhati-hati terhadap tautan atau pesan yang mengatasnamakan program BSU, terutama jika meminta biaya administrasi, kata sandi, atau data pribadi melalui situs yang tidak jelas.
Dengan demikian, pekerja perlu membedakan antara rencana penyaluran bantuan dan pencairan yang telah dikonfirmasi secara resmi.
Memantau informasi dari kanal pemerintah menjadi langkah penting agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai jadwal, persyaratan, dan mekanisme penyaluran BSU 2026.
Penulis: Maghda Fairuzzahra
Editor : M. Ainul Budi