RADAR JEMBER - Rencana pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 kembali menarik perhatian kalangan pekerja.
Pemerintah dikabarkan menyiapkan bantuan sebesar Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Kendati demikian, sampai Selasa (13/10/2026), belum ada kepastian mengenai tanggal penyaluran dana secara resmi.
Informasi mengenai rencana penyaluran BSU tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai mengikuti rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Program bantuan ini direncanakan menyasar sekitar 13,3 juta pekerja dengan alokasi anggaran yang diperkirakan mendekati Rp12 triliun.
Berdasarkan skema yang direncanakan, setiap penerima akan memperoleh bantuan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan.
Baca Juga: UPDATE BSU 2026: Jangan Asal Klik! Kenali Ciri-Ciri Link Palsu yang Mengincar Data Pribadi
Artinya, pekerja yang memenuhi persyaratan berpeluang mendapatkan total Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2026 apabila skema tersebut direalisasikan.
Namun, penetapan periode bantuan tidak serta-merta menunjukkan bahwa dana akan langsung masuk ke rekening penerima pada awal Oktober.
Pemerintah masih perlu menetapkan petunjuk teknis yang mengatur proses penyaluran, mekanisme pencairan, serta kriteria pekerja yang berhak menerima bantuan.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadi salah satu sumber utama yang dapat dipantau masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan program BSU 2026.
Pengumuman terkait jadwal penyaluran dan ketentuan penerima perlu merujuk pada informasi resmi yang diterbitkan kementerian tersebut.
Cara Memantau Informasi Penerima BSU 2026
Pekerja dapat mengikuti perkembangan program Bantuan Subsidi Upah melalui situs resmi Kemnaker.
Meski begitu, informasi yang tersedia masih perlu diperiksa untuk memastikan apakah layanan pengecekan penerima BSU khusus periode 2026 sudah dibuka.
Kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan tidak serta-merta menjamin seseorang akan memperoleh bantuan.
Calon penerima tetap perlu memenuhi kriteria yang nantinya ditetapkan pemerintah melalui ketentuan resmi program BSU 2026.
Sebagai referensi, pelaksanaan BSU pada 2025 mencakup persyaratan tertentu bagi pekerja, termasuk kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan status kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku saat itu.
Meski demikian, persyaratan tersebut belum dapat dijadikan patokan mutlak untuk program 2026 sebelum pemerintah mengumumkan aturan terbaru.
Selain memantau jadwal pencairan, pekerja juga perlu mewaspadai informasi yang beredar melalui pesan singkat maupun media sosial.
Hindari tautan tidak resmi yang meminta biaya administrasi atau data pribadi dengan dalih pendaftaran dan pencairan BSU.
Dengan demikian, rencana pemberian bantuan sebesar Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2026 masih perlu diikuti dengan pengumuman resmi mengenai jadwal penyaluran dan persyaratan penerima.
Pekerja disarankan memantau kanal resmi Kemnaker agar memperoleh informasi yang akurat dan terhindar dari kabar yang belum terverifikasi.
penulis = Muhammad Riza Azizi
Editor : M. Ainul Budi