Radar Jember - Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menuntaskan penataan pegawai non-ASN di berbagai instansi.
Seiring diterapkannya kebijakan ini, aturan mengenai masa perjanjian kerja menjadi hal krusial yang wajib dipahami oleh para pegawai.
Seluruh ketentuan mengenai regulasi ini tertuang secara rinci dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Bisa Langsung Alih Status Penuh Waktu Tanpa Tes Ulang, Simak Syarat Mutlaknya
Berapa Lama Masa Kontrak PPPK Paruh Waktu?
Merujuk pada PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026, PPPK Paruh Waktu menjalankan tugas jabatannya berlandaskan ikatan perjanjian kerja. Dokumen ini menjadi dasar legalitas hubungan kerja antara pegawai dan instansi pemerintah terkait.
Masa ikatan kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan berkala setiap satu tahun. Masa berlaku tersebut tercantum tegas dalam dokumen perjanjian kerja dan akan terus berjalan hingga yang bersangkutan resmi diangkat menjadi PPPK.
Apakah Kontrak PPPK Paruh Waktu Bisa Diperpanjang?
Kontrak kerja PPPK Paruh Waktu tidak serta-merta berakhir begitu saja setelah masa satu tahun selesai. Regulasi menegaskan bahwa hasil evaluasi kinerja pegawai menjadi tolok ukur utama dalam mempertimbangkan perpanjangan masa kerja maupun proses pengangkatan menjadi PPPK.
Dalam perjalanannya, PPPK Paruh Waktu wajib memenuhi target perencanaan kinerja yang telah disepakati. Proses evaluasi ini akan dilakukan secara berkala, meliputi penilaian bulanan, triwulanan, hingga tahunan.
Poin-Poin Utama dalam Kontrak Kerja
Perjanjian kerja memiliki peran sentral sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas harian. Sesuai ketentuan, dokumen kesepakatan tersebut sekurang-kurangnya wajib memuat poin-poin berikut:
- Tugas jabatan
- Target kinerja
- Masa perjanjian kerja
- Hak dan kewajiban
- Larangan
- Sanksi
Selain poin-poin tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berwenang menetapkan jangka waktu dan jam kerja pegawai yang disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan masing-masing.
Baca Juga: Hasil Seleksi PPPK Sekolah Rakyat 2026 Resmi Rilis, Ini Jadwal SKT Terbaru!
Peluang Diangkat Menjadi PPPK
PPPK Paruh Waktu memiliki kesempatan untuk beralih status menjadi PPPK penuh waktu. PPK di masing-masing instansi dapat mengusulkan pengangkatan pegawai paruh waktu untuk mengisi lowongan formasi yang tersedia.
Namun, proses alih status ini tidak berlangsung secara otomatis. Pemerintah mensyaratkan dua pertimbangan utama dalam usulan pengangkatan tersebut, yakni:
- Ketersediaan anggaran instansi.
- Hasil penilaian atau evaluasi kinerja pegawai.
Kriteria Pemberhentian PPPK Paruh Waktu
Permen-PANRB Nomor 9 Tahun 2026 turut merinci beberapa kondisi yang menyebabkan masa kerja PPPK Paruh Waktu berakhir atau diberhentikan, antara lain:
Baca Juga: Kontrak PPPK Paruh Waktu Diperpanjang, Apakah Bisa Langsung Diangkat Jadi Penuh Waktu?
- Masa perjanjian kerja telah berakhir.
- Pegawai mengundurkan diri.
- Pegawai meninggal dunia.
- Resmi diangkat menjadi PPPK atau Calon PNS (CPNS).
- Dinilai tidak berkinerja baik.
- Terdampak perampingan organisasi atau penyesuaian kebijakan pemerintah.
- Kondisi lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Memahami setiap poin dalam dokumen perjanjian kerja sejak awal pengangkatan sangat penting bagi PPPK Paruh Waktu, mengingat dokumen ini menjadi payung hukum untuk pelaksanaan tugas, penilaian kinerja, hingga pemenuhan hak dan kewajiban.
Editor : Imron Hidayatullahh