Radar Jember - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada dasarnya tidak membutuhkan fasilitas kendaraan berupa motor listrik.
Meski proses pengadaan motor listrik Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut telanjur dilakukan dan kini tengah diterpa kasus dugaan korupsi, BGN memastikan unit yang ada akan tetap dimanfaatkan secara optimal.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, membenarkan bahwa jajaran Kepala SPPG sebenarnya tak memerlukan kendaraan operasional tersebut. Pasalnya, fokus tugas mereka lebih berpusat pada supervisi internal di area SPPG masing-masing.
"Sebenarnya tadinya itu kan mau untuk kepala SPPG. Sebenarnya menurut kami nggak membutuhkan lah, karena fungsi mereka kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam situ, mereka nggak yang perlu motor ke lapangan dan sebagainya," kata Agustina dalam konferensi pers BGN seperti ditayangkan CNN Indonesia.
Lebih lanjut, Agustina menyoroti jenis armada yang sudah dibeli, yakni berupa motor trail. Jenis kendaraan tersebut dinilai kurang ramah dan tidak sesuai jika dikendarai oleh mayoritas Kepala SPPG yang merupakan ibu-ibu.
"Sudah telanjur motor tail loh. Artinya, ya, mungkin buat ibu-ibu kayaknya nggak cocok ya kalau motor trail," ujarnya.
"Lalu motor yang model bebek yang biasa (skuter) itu ada berapa. Itu kan harus ada yang dipertimbangkan. Nanti misalnya oh itu ibu-ibu yang nganterin ompreng untuk 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) dikasihnya motor (trail) listrik, lah ya nanti nggak pas. Atau dikasihnya di daerah yang SPKLU-nya belum ada padahal itu motor listrik," sambungnya.
Baca Juga: Bersama Anak Binaan, Lapas Saumlaki Hadirkan Momen Haru di Hari Anak Nasional
Guna mengantisipasi pemborosan, Agustina menegaskan bahwa seluruh unit motor listrik yang telah terlanjur dibeli akan didistribusikan secara efisien. Sejumlah kementerian maupun lembaga negara dikabarkan siap menampung dan memanfaatkan armada tersebut untuk kegiatan operasional.
"Kemarin sempat ada beberapa yang mengusulkan untuk pemanfaatan itu antara lain dari Kemendukbangga (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga) untuk yang melayani, lalu dari penyuluh Pertanian, dari guru juga sempat ada,” katanya.
“Silakan mengajukan, kata Pak Presiden, silakan Kementerian yang kebutuhannya apa, nanti biar dikaji oleh tim dari Presiden sendiri. Kalau kami sifatnya nanti mengikuti saja," pungkasnya.
Editor : Imron Hidayatullahh