Radar Jember – Isu dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan anggaran fantastis mencapai Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tengah menjadi sorotan tajam.
Polemik yang awalnya viral di media sosial ini menggelinding panas hingga masuk dalam ruang rapat resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Nila anggaran yang jumbo tersebut memicu tanda tanya besar dari berbagai kalangan mengenai keabsahan program maupun kewajaran anggarannya.
Menanggapi kegaduhan ini, sejumlah pihak mulai dari parlemen, kementerian, hingga pihak vendor swasta akhirnya angkat bicara demi memberikan klarifikasi.
DPR Pertanyakan Asal-usul Anggaran Jumbo
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P, Mufti Anam, secara terbuka mencecar Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, dalam rapat kerja terkait kebenaran proyek bernilai triliunan tersebut.
Mufti menyoroti spesifikasi serta rasionalisasi harga yang dinilai tidak masuk akal jika disandingkan dengan harga pasar umum.
"Izin ke Bapak Menteri. Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta yang nilainya Rp 1,8 triliun. Lalu, kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tetapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini," kata Mufti, Rabu (15/7/2026).
Mufti mengaku telah bergerak menelusuri informasi ke berbagai instansi terkait, namun tidak ada satu pun pihak yang berani memberikan jawaban pasti.
"Nah, maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp 1,8 triliun itu betul tidak, Pak?" ujarnya.
Lebih lanjut, Mufti membeberkan bahwa hasil pantauannya di sejumlah platform e-commerce menunjukkan harga satuan kipas angin model berdiri (standing fan) hanya berkisar di angka Rp300.000. Harga tersebut dinilai bisa ditekan lebih murah jika dilakukan pembelian secara massal.
"Itu kipas angin yang standing loh, Pak. Yang embusan anginnya bisa mungkin bisa apa? Mengempaskan tikus-tikus di KDMP begitu," tegas Mufti.
Menkop Tegaskan Bukan Proyek Kementerian
Merespons cecaran anggota Dewan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono langsung menepis tudingan bahwa proyek tersebut merupakan agenda kerja dari kementerian yang dipimpinnya.
Baca Juga: Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Masih Jadi Tanda Tanya, Pemerintah Minta Peserta Bersabar
Kendati demikian, Ferry memberikan pandangan bahwa ada jenis kipas angin industri berspesifikasi khusus yang harganya memang tergolong mahal di pasaran.
"Soal kipas angin ini saya enggak tahu. Ini kalau pengadaannya bukan kami, Pak. Tetapi rasanya angka yang yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11.465.000. Tetapi itu, saya enggak tahu persis," urai Ferry.
Ferry juga menambahkan bahwa sarana yang ramai diperbincangkan tersebut bukanlah komoditas elektronik murah berbahan plastik.
"Ah, itu kipas anginnya bukan kipas angin kos-kosan, itu kipas angin, kalau kipas angin kos-kosan yang plastik," ucap Ferry saat ditemui di kawasan TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).
Baca Juga: Dana Program MBG Bakal Dikaji Ulang, Begini Penjelasan BGN
Meski begitu, ia kembali menegaskan tidak mengetahui detail operasional dari pengadaan tersebut karena berada di luar wewenang instansinya. "Saya kurang tahu, itu bukan di Kementerian Koperasi," tambahnya.
Agrinas Sebut Tudingan DPR Minim Data dan Provokatif
Di pihak lain, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, menyayangkan sikap anggota parlemen yang melempar isu sensitif ke publik tanpa didasari oleh basis data yang valid dan bijak (prudent).
"Sehingga sebetulnya, itu sebetulnya sikap-sikap beliau seperti itu sangat merendahkan dan tidak menjunjung tinggi kehormatan badan Dewan Perwakilan Rakyat," sesal Joao saat ditemui di TMII, Kamis (16/7/2026).
Joao mengingatkan para wakil rakyat agar membiasakan diri mengumpulkan data yang akurat sebelum berbicara di ruang sidang agar tidak memicu narasi provokatif di tengah masyarakat.
Saat didesak awak media mengenai kebenaran total nilai proyek Rp1,8 triliun tersebut, Joao enggan memberikan jawaban gamblang dan meminta pihak yang menuduh untuk membuktikan sumber datanya terlebih dahulu.
"Kan harus ada ketepatan, harus ada kebenaran, dan harus ada kejujuran daripada data itu. Karena kalau tidak, menjadi satu fitnah yang seolah-olah hanya memprovokasi masyarakat," cetus Joao.
Ia kemudian meluruskan bahwa keterlibatan Agrinas tidak hanya terbatas pada pengadaan mobil pikap untuk Kopdes Merah Putih, melainkan mencakup total 26 jenis sarana dan prasarana penunjang desa.
Untuk rincian nominal dan jenis barangnya, ia menyarankan publik mengecek dokumen yang sempat diunggah di media sosial.
"Rincian detailnya nanti mungkin bisa baca di kemarin waktu saya kasih di salah satu media sosial, itu kan saya sempat di-broadcast, itu di situ ada detail harganya satu per satu dan barangnya. Mungkin itu lebih detail daripada saya ngomong di sini, pasti juga tidak lengkap," pungkasnya.
Editor : Imron Hidayatullahh