Radar Jember – Otoritas pusat memastikan program jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat rentan akan terus digulirkan.
Pemerintah secara resmi memutuskan untuk melanjutkan program bantuan sosial pangan atau bansos pangan yang menyasar sebanyak 33,24 juta keluarga penerima manfaat.
Demi memuluskan penyaluran bantuan tersebut, total anggaran jumbo yang telah disiapkan oleh kas negara ditaksir mencapai kisaran Rp17,54 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membeberkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung agar program bantuan pangan strategis ini diperpanjang untuk periode tiga bulan ke depan.
"Yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima, dan dibutuhkan anggaran sebesar Rp 17,54 triliun," ujar Menko Airlangga di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (23/6/2026).
Di samping penyaluran bansos pangan berupa komoditas pokok, pemerintah juga bersiap menggelontorkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Langkah intervensi pasar ini secara khusus dirancang guna menjaga stabilitas harga bahan baku kedelai bagi para produsen tahu dan tempe di tanah air.
Melalui skema tersebut, pemerintah bakal menyuntikkan dana subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram kepada para perajin tahu dan tempe dengan kuota yang ditargetkan mencapai 250 ribu ton.
"Kita ketahui, kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250 ribu ton dengan subsidi Rp 2.0000 per kilogram. Yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian," urainya.
Secara lebih terperinci, terdapat dua klaster besar bantuan pangan dan SPHP yang siap dieksekusi pemerintah pada paruh kedua tahun 2026 ini.
Klaster pertama adalah Bantuan Beras 10 kilogram yang dialokasikan khusus untuk 33,24 juta penerima selama tiga bulan berturut-turut mulai Juli 2026, di mana proyeksi anggaran sebesar Rp17,54 triliun tersebut dicatat belum termasuk biaya operasional di lapangan.
Klaster kedua adalah Bantuan SPHP kedelai untuk perajin tahu atau tempe dengan nilai subsidi maksimal Rp2.000 per kilogram untuk total kuota tahap pertama sebesar 250 ribu ton.
Intervensi dengan total anggaran Rp500 miliar ini diprioritaskan bagi daerah-daerah yang harga pasar kedelainya sudah melampaui Harga Acuan Pembelian (HAP) nasional.
Sebelumnya, Menko Airlangga Hartarto juga sempat membocorkan bahwa pemerintah tengah merancang paket stimulus lanjutan pasca-adanya penyesuaian harga komoditas BBM nonsubsidi.
Paket bantuan sosial baru ini sengaja disiapkan untuk melindungi kelompok masyarakat yang masuk kategori rentan miskin dari guncangan ekonomi harian.
Airlangga menegaskan bahwa salah satu kebijakan fundamental pemerintah adalah tetap mempertahankan harga BBM subsidi agar tidak mengalami kenaikan, meskipun harga BBM nonsubsidi sejenis Pertamax telah merangkak naik ke angka Rp16.250 per liter.
Kebijakan menahan harga BBM bersubsidi itu dinilai sebagai bentuk nyata dari keberpihakan negara terhadap masyarakat kecil.
"Ya pertama kan BBM yang kita pertahankan kan Pertalite dan B50 (biosolar)," ungkap Airlangga usai Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (15/6/2026) malam.
Dirinya mengakui bahwa jajaran menteri tengah mematangkan formula stimulus tersebut.
Namun, bantuan dari pemerintah ini dipastikan bukan menyasar masyarakat kelas menengah, melainkan fokus pada desil 1 hingga desil 4 yang masuk ke dalam kategori masyarakat miskin dan rentan miskin.
"Terus kemudian kita siapkan yang untuk kelas menengah kebawah, desil 4 ke bawah. Nah ini sedang dipersiapkan," jelas dia.
Sementara itu, untuk kelompok masyarakat kelas menengah, Airlangga memberikan gambaran bahwa stimulus akan diberikan dalam bentuk lain, salah satunya melalui optimalisasi program magang nasional.
"Kelas menengah salah satu program magang yang kita lagi dorong kembali di bulan Juni (2026)," katanya.
Ia juga sedikit memberikan bocoran mengenai rencana peluncuran bantuan langsung tunai (BLT), meskipun ia mengakui bahwa skema penyaluran tersebut nantinya tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai dan tetap difokuskan bagi masyarakat kelas bawah.
"Kalau BLT yang bukan yang di menengah tetapi yang di bawah," tandasnya.
Di sisi lain, kondisi ekonomi kelompok masyarakat kelas menengah di tanah air dinilai sedang mengalami tekanan yang cukup berat.
Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurrahman, menilai bahwa daya beli masyarakat kelas menengah saat ini sedang berada dalam posisi terjepit.
Kelompok masyarakat ini menjadi yang paling terdampak lantaran tidak berhak menerima kucuran subsidi dari pemerintah, namun di waktu yang sama harus menanggung lonjakan berbagai biaya hidup harian.
Rizal memaparkan ada beberapa faktor utama yang secara akumulatif menambah beban finansial bagi kalangan kelas menengah.
Faktor-faktor tersebut mulai dari tren pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga komoditas pangan di pasar, penyesuaian harga BBM nonsubsidi, hingga kebijakan penyesuaian suku bunga oleh Bank Indonesia (BI).
Dari sekian banyak faktor, pembengkakan biaya alokasi untuk BBM dinilai cukup signifikan dalam menggerus dompet kelas menengah.
"Bagi pekerja komuter yang mengonsumsi 40-60 liter per bulan, pengeluaran tambahan dapat mencapai sekitar Rp 158 ribu-Rp 237 ribu per bulan," ujar Rizal saat dihubungi.
Beban tersebut kian diperparah oleh biaya kredit yang otomatis merangkak lebih tinggi seiring dengan adanya kebijakan kenaikan BI Rate ke level 5,50 persen.
Penyesuaian suku bunga acuan tersebut, menurut Rizal, terjadi justru di saat tingkat inflasi nasional berada di level 3,08 persen.
Tekanan beruntun ini diproyeksikan bakal memengaruhi stabilitas daya beli masyarakat secara masif, khususnya bagi kelompok pekerja dan sektor rumah tangga kelas menengah yang mengandalkan sumber pendapatan tetap setiap bulannya.
"Kelompok ini umumnya tidak menjadi penerima bantuan sosial, tetapi harus menanggung kenaikan biaya transportasi, pangan, cicilan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya," jelas Rizal.
Dampak jangka panjang dari situasi ini diperkirakan akan memicu perubahan perilaku konsumsi di masyarakat.
"Akibatnya, konsumsi akan bergeser dari belanja sekunder seperti rekreasi, otomotif, dan elektronik menuju kebutuhan pokok, sehingga sektor ritel dan jasa berpotensi mengalami perlambatan," pungkasnya.
Editor : Imron Hidayatullahh