Radar Jember – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa ke depan formulasi bantuan sosial (bansos) dari pemerintah tidak akan lagi dikirimkan dalam bentuk komoditas barang.
Sebagai gantinya, otoritas pusat bakal mengalihkan sistem bantuan tersebut menjadi sepenuhnya tunai melalui skema transfer tunai langsung (direct cash transfer).
Berdasarkan hasil kalkulasi dan konsolidasi data yang telah dihimpun oleh timnya, Luhut memaparkan bahwa akumulasi nominal yang akan dikantongi oleh setiap individu keluarga penerima manfaat (KPM) menyentuh angka rata-rata Rp5,4 juta.
Menariknya, pemetaan serta pengelompokan profil para penerima manfaat bantuan tunai bernilai jumbo tersebut nantinya akan dikendalikan langsung oleh sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
"Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp 5,4 juta per orang. Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," ungkap Luhut saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026).
Digitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Penguatan Ekosistem GovTech
Lompatan teknologi digital ini ternyata tidak hanya menyasar pos perlindungan sosial murni.
Luhut menerangkan bahwa akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan bagi pelaku UMKM juga akan digenjot dengan memanfaatkan kecerdasan buatan.
Langkah taktis ini diklaim menjadi bagian integral dari megaproyek digitalisasi birokrasi atau teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) yang tengah gencar dieksekusi oleh kabinet saat ini.
"Kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan KUR yang baik, karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi, Government Technology," terang Ketua DEN menjabarkan fungsi pengawasan berbasis data tersebut.
Integrasi Digital Single ID di Era Pemerintahan Prabowo Subianto
Lebih jauh, Luhut menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, roda pemerintahan akan digerakkan secara masif berbasis digital dengan sokongan infrastruktur AI yang kuat.
Sebagai fondasi utama, dirinya menargetkan bahwa pada akhir tahun kalender ini, pemerintah sudah mengantongi hak kepemilikan data identitas tunggal atau Digital Single ID yang terintegrasi lintas instansi.
"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi, akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar," pungkas Luhut mengakhiri penjelasannya mengenai potensi efisiensi anggaran negara yang bisa diselamatkan lewat sistem baru ini.
Editor : Imron Hidayatullahh