Radar Jember – Gelombang antusiasme puluhan ribu masyarakat Indonesia terhadap pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Baru-baru ini, jagat media sosial digegerkan oleh sebaran poster digital dan unggahan berantai yang mengklaim bahwa gerbang pendaftaran seleksi abdi negara tersebut telah resmi dibuka untuk umum.
Dalam selebaran digital yang viral tersebut, pelaku dengan sengaja mencantumkan rincian jadwal pelaksanaan lengkap dengan sebuah tautan (link) yang diklaim sebagai pintu gerbang pendaftaran.
Baca Juga: Mau Lolos CPNS? Ini Tips Penting Bagi Pemula yang Wajib Kalian Simak
Namun, benarkah proses seleksi administrasi CPNS 2026 sudah dimulai?
Uraian Fakta Hukum Seleksi dan Indikasi Tautan Palsu Manipulatif
Berdasarkan investigasi dan rilis resmi otoritas kepegawaian per tanggal 8 Juni 2026, pemerintah pusat menegaskan belum pernah mengeluarkan maklumat ataupun jadwal resmi terkait kapan pendaftaran CPNS 2026 akan digulirkan.
Dengan demikian, seluruh poster dan tautan pendaftaran yang jamak beredar di linimasa media sosial dipastikan murni merupakan informasi palsu alias hoaks.
Merujuk pada laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara BKN, Wisudo Putro Nugroho, melayangkan klarifikasi terkait hal tersebut.
Baca Juga: Pendaftaran Seleksi CPNS Tak Kunjung Jelas, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Tegaskan Hal Krusial Ini
Menurut dia, segala bentuk pengumuman penerimaan aparatur negara hanya akan dirilis melalui kanal resmi milik instansi pemerintah serta portal tunggal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).
"Poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu," urai Wisudo Putro Nugroho membongkar kejanggalan poster manipulatif tersebut.
Senada dengan BKN, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan bahwa postur birokrasi saat ini masih dalam fase pematangan internal.
Pemerintah masih sibuk merapikan penyusunan formasi kebutuhan pegawai di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus menuntaskan sisa proses seleksi dari periode sebelumnya yang belum rampung sepenuhnya.
"Kami tentunya ingin memperhatikan kompetensi-kompetensi yang nanti ke depan dibutuhkan dan kami juga sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi," ungkap MenPAN RB Rini Widyantini dalam keterangan resminya pada Februari lalu.
Uraian Ancaman Kejahatan Siber dan Kampanye Literasi Digital BKN
Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan ekstra apabila mendapati sebaran poster sejenis yang menyertakan tautan pendaftaran mencurigakan.
Menekan atau mengklik tautan ilegal tersebut sangat diharamkan, terlebih jika pengguna diarahkan untuk mengisi formulir data diri sensitif.
Seperti nama lengkap, NIK, alamat surel, nomor kontak aktif, hingga swafoto memegang KTP. Pasalnya, modus ini merupakan bagian dari kejahatan siber berbasis pencurian data pribadi (phishing).
Guna mengantisipasi jatuhnya korban, Wisudo Putro Nugroho mengingatkan publik agar selalu melakukan verifikasi silang (cross-check) secara berkala melalui situs induk resmi BKN serta portal utama SSCASN untuk memastikan orisinalitas informasi yang beredar.
"BKN mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital dan berperan aktif menghentikan penyebaran hoaks, khususnya terkait informasi seleksi ASN. Jangan sampai keinginan menjadi ASN justru dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Selalu cek sumber informasi sebelum percaya dan membagikannya," pungkas Wisudo menutup penjelasannya.
Editor : Imron Hidayatullahh