Radar Jember – Ketidakpastian masa depan kini tengah membayangi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di berbagai wilayah Indonesia.
Di sejumlah daerah, skema pengangkatan otomatis menjadi aparatur penuh waktu ternyata tidak berjalan mulus bagi seluruh tenaga kerja yang telah dinyatakan lolos seleksi.
Alih-alih mendapatkan kepastian status kedinasan, sebagian dari mereka kini justru mulai dilempar ke dalam sistem alih daya atau outsourcing.
Baca Juga: Bansos Tiba-tiba Tak Cair? Waspada, Aturan Desil Baru 2026 Ini Diam-Diam Hapus Jutaan Nama Penerima!
Akar permasalahan dari karut-marut PPPK Paruh Waktu ini ditengarai bersumber dari timpangnya kemampuan fiskal di tiap-tiap daerah.
Pemerintah daerah yang memiliki modal Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar sejauh ini dinilai masih sanggup menampung dan mengakomodasi para pegawai paruh waktu tersebut naik kelas menjadi PPPK penuh waktu.
Sebaliknya, bagi pemerintah daerah dengan keterbatasan APBD, opsi outsourcing sengaja diambil sebagai jalan pintas demi memangkas beban belanja pegawai.
Uraian Ketidakberpihakan Regulasi dan Temuan Kasus Pengalihan ke Pihak Ketiga
Kondisi ini memicu reaksi keras dari sejumlah organisasi guru dan tenaga kependidikan non-ASN.
Baca Juga: Mayjen Trenggono Resmi Gantung Seragam TNI demi Urus Program MBG, Jadi Waka BGN, Ini Alasannya!
Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia, Faisol Mahardika, membeberkan bahwa praktik pengalihan status PPPK Paruh Waktu ke skema outsourcing sudah mulai jamak ditemukan di lapangan, salah satu contoh nyatanya terjadi di Kota Medan.
Faisol sangat menyayangkan kebijakan tersebut mengingat mayoritas tenaga kerja yang terdampak sejatinya adalah tenaga honorer tulen yang namanya sudah lama dikunci di dalam database resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Baginya, manuver pemda ini menjadi sinyal kuat bahwa pusat maupun daerah belum memberikan keberpihakan nyata bagi mereka yang sudah tertib mengikuti seluruh alur seleksi dan penataan tenaga non-ASN.
“Banyak yang berasal dari honorer database BKN. Ini menjadi bukti bahwa persoalan P3K Paruh Waktu belum mendapatkan penyelesaian yang adil,” kritik Faisol tajam saat berbicara kepada awak media.
Fenomena Pelantikan Tanpa SK di Kabupaten Merangin
Sengkarut administrasi tidak berhenti di sektor pengalihan vendor saja. Faisol juga membongkar kasus unik yang terjadi di Kabupaten Merangin.
Di wilayah tersebut, dilaporkan terdapat sejumlah pegawai PPPK Paruh Waktu yang sudah resmi menjalani prosesi pelantikan seremonial, namun hingga detik ini belum memegang fisik Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Pihak aliansi pun mempertanyakan argumen dari instansi terkait yang berdalih bahwa sebagian tenaga kerja tersebut tidak masuk ke dalam data manifes.
Alasan itu dinilai tidak masuk akal karena para pegawai tersebut terbukti lolos verifikasi dan bisa mengikuti seleksi PPPK 2024 pada tahap pertama lalu.
Kondisi ini kian menebalkan dinding ketidakpastian bagi tenaga non-ASN yang merindukan kejelasan nasib pasca-berdarah-darah melewati meja ujian.
Uraian Solusi Pragmatis Pemda dan Dilema Unsur Upah Minimum
Langkah mengalihkan tenaga kerja ke jalur outsourcing sebenarnya telah menjadi tren tersendiri bagi sejumlah daerah sejak awal tahun 2026.
Para pemangku kebijakan lokal menilai formula ini sangat efektif untuk menambal kekurangan tenaga kerja operasional tanpa harus menambah beban kuota belanja untuk pegawai tetap.
Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sempat melayangkan wacana untuk menggeser para tenaga honorer yang tereliminasi dari skema PPPK Paruh Waktu ke pos tenaga alih daya.
Kebijakan ini berlindung di bawah aturan normatif yang membolehkan penggunaan jasa outsourcing untuk klaster pekerjaan tertentu, seperti pengemudi, tenaga kebersihan, serta satuan pengamanan (satpam).
Menariknya, fakta di lapangan menunjukkan terjadinya anomali baru. Di beberapa daerah, para tenaga outsourcing ini justru kedapatan mengantongi penghasilan bulanan yang jauh lebih tinggi ketimbang PPPK Paruh Waktu.
Hal itu terjadi karena sistem pengupahan outsourcing wajib mengacu pada standar Upah Minimum Regional (UMR) serta dilengkapi dengan komponen tunjangan tertentu. Ketimpangan ini akhirnya melahirkan dilema baru di kalangan pegawai non-ASN.
Merespons fenomena tersebut, berbagai perwakilan aliansi honorer mendesak pemerintah pusat agar mengeluarkan aturan tegas agar pemda tidak mengambil jalan pintas lewat sistem outsourcing.
Langkah pragmatis pemda tersebut dinilai mencederai perjuangan bertahun-tahun para honorer yang sudah mengabdi lama dan mengikuti program penataan sistem ASN nasional.
Editor : Imron Hidayatullahh