Radar Jember — Presiden Prabowo Subianto tampil perdana di Rapat Paripurna ke-19 DPR RI, Rabu (20/5/2026). Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang biasanya diwakili Menteri Keuangan, Prabowo memilih memaparkan sendiri arah ekonomi pemerintah di hadapan parlemen.
Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Sejumlah pernyataan keras dan kebijakan strategis disampaikan dan kini menjadi sorotan nasional. Berikut poin-poin utamanya:
1. Target ekonomi 2027: tumbuh 5,8–6,5 persen, kemiskinan 6,0–6,5 persen
Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen sebagai batu loncatan menuju target 8 persen.
Baca Juga: ADAPI Terus Kawal Persetujuan DPR RI Soal Alih Status Dosen PPPK ke PNS
Defisit APBN ditekan ke 1,80–2,40 persen dari PDB, inflasi dijaga di 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah diproyeksikan Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, dan angka kemiskinan nasional ditargetkan turun ke kisaran 6,0–6,5 persen.
"Tujuh tahun kali 5 persen, 35 persen ekonomi kita tumbuh. Harusnya kita tambah kaya 35 persen. Tapi apa yang terjadi?" kata Prabowo.
2. Kebocoran devisa Rp6.000 triliun selama 22 tahun
Setelah membahas target ekonomi, Prabowo mulai menyoroti akar masalah yang selama ini menghambat kekuatan fiskal negara.
Mengutip data PBB, ia mengungkap bahwa dalam 22 tahun terakhir Indonesia sebenarnya menikmati surplus ekspor 436 miliar dolar AS. Namun, 343 miliar dolar AS di antaranya, setara sekitar Rp6.000 triliun, tidak pernah kembali ke dalam negeri.
Jika dihitung sejak era Orde Baru, angkanya menembus 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.400 triliun.
"Selama 22 tahun kita surplus ekspor 436 miliar dolar AS, tetapi 343 miliar dolar AS tidak kembali ke Indonesia," ungkapnya.
3. Modus: under-invoicing, transfer pricing, pelarian devisa
Prabowo memerinci bagaimana kebocoran itu terjadi. Tiga modus utama disebut: pelaporan nilai ekspor di bawah harga sesungguhnya (under-invoicing), pemindahan keuntungan ke entitas afiliasi luar negeri (transfer pricing), dan penempatan devisa di rekening luar negeri yang tidak dilaporkan.
Ia bahkan memberi contoh konkret dari sektor batu bara, komoditas andalan ekspor Indonesia. "Kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan," katanya.
Baca Juga: DPR RI Restui Alih Status Dosen PPPK Jadi PNS, 10.942 Dosen Masuk Usulan
Menurut Prabowo, kebocoran inilah yang selama puluhan tahun membuat negara kekurangan dana untuk membiayai sektor publik, termasuk gaji guru, ASN, dan aparat penegak hukum yang tak kunjung layak.
4. BUMN jadi eksportir tunggal SDA mulai 1 September 2026
Sebagai respons atas kebocoran itu, Prabowo mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu. PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam ditandatangani di hari yang sama.
Mulai 1 September 2026, ekspor tiga komoditas strategis, CPO, batu bara, dan ferro alloy, wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Perusahaan swasta tetap menjalankan produksi seperti biasa; negara hanya memperkuat pengawasan nilai transaksi agar devisa hasil ekspor benar-benar masuk ke Indonesia. Masa transisi berjalan 1 Juni–31 Agustus 2026.
"BUMN hanya menjadi fasilitator dan pengawas," tegasnya.
Baca Juga: Ribuan PPPK Paruh Waktu Menunggu Nasibnya! Keputusannya Ada di Pejabat Ini?
5. Bersih-bersih birokrasi: tidak ada pejabat yang tak tergantikan
Prabowo memerintahkan seluruh menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga negara untuk memberantas pungli dan korupsi di internal masing-masing. Tidak ada pejabat atau ASN yang posisinya kebal, siapa pun yang melanggar siap dicopot.
Pemerintah disebut kini dilengkapi teknologi pemantau canggih, termasuk radar bawah tanah dan satelit resolusi tinggi, untuk mendeteksi penyelewengan anggaran dan aset tersembunyi.
6. Sindir oknum aparat "hijau dan cokelat"
Prabowo secara terbuka menyindir aparat berseragam yang diduga selama ini melindungi pelaku pelanggaran hukum ekonomi.
Ia menyebut warna seragam hijau dan cokelat sebagai isyarat yang langsung dipahami publik. Masyarakat pun diminta ikut mengawasi secara aktif. "Kalau aparat enggak beres, langsung videokan, jangan dilawan," tegas Presiden.
Baca Juga: VIRAL Penataan Rak Produk di Koperasi Merah Putih Dicibir Banyak Warganet, Kenapa?
7. Tender proyek wajib bebas kepentingan politik
Prabowo menginstruksikan para menteri agar tidak mempertimbangkan afiliasi politik dalam proses tender proyek negara. Ia secara tegas menyebut bahwa pemenang tender dari partai oposisi sekalipun harus diterima jika menang secara kompetitif. "Kalau dia menang, dia menang saja, jangan kita lihat latar belakangnya," katanya.
Menjelang akhir pidato, Prabowo menekankan bahwa tujuan utama pembangunan bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan memastikan rakyat bisa hidup dengan layak. "Rakyat kita tidak minta kaya raya. Rakyat kita hanya ingin hidup dengan layak," Pungkasnya.
Penulis: Bakhtiyar Subandi
Editor : Imron Hidayatullahh