Radar Jember— Sebuah momen dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke salah satu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kembali ramai diperbincangkan di jagat maya.
Bukan tanpa alasan, perhatian publik justru tertuju pada harga LPG 3 Kg yang disebut dijual sekitar Rp16 ribu per tabung di lokasi kunjungan Presiden Prabowo.
Potongan video dan dokumentasi kegiatan itu dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial.
Dalam rekaman yang beredar, gas melon tampak tersedia dengan harga yang dianggap jauh lebih murah dibanding kondisi yang biasa ditemui sebagian masyarakat di lapangan.
Bahkan di sejumlah daerah, harga LPG 3 Kg di tingkat masyarakat diketahui kerap berada di kisaran Rp20 ribu hingga Rp22 ribu per tabung, tergantung distribusi dan lokasi wilayah.
Kontan saja video tersebut dibanjiri berbagai komentar netizen.
Namun kali ini sorotan publik bukan sekadar soal harga murah, melainkan soal momentum kemunculannya. Banyak yang mempertanyakan kenapa kondisi ideal seperti itu justru terlihat ketika agenda pejabat tinggi negara berlangsung.
“Kalau Presiden datang harga bisa murah, kenapa hari biasa susah?” tulis komentar netizen.
Baca Juga: Pembangunan Gedung Jadi Tahap Paling Penting, Update Kelanjutan KDMP di Lumajang
Komentar lain juga menyinggung fenomena yang selama ini sering muncul di tengah masyarakat, yakni munculnya penataan mendadak ketika ada kunjungan pejabat.
Mulai dari jalan yang tiba-tiba diperbaiki, pelayanan yang mendadak cepat, hingga harga kebutuhan pokok yang dianggap lebih terkendali saat momen tertentu.
Akibatnya, sebagian publik mulai mengaitkan momen LPG Rp16 ribu ini dengan dugaan pencitraan sesaat. Bukan berarti masyarakat menolak harga murah, justru sebaliknya.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kondisi tersebut benar-benar mencerminkan situasi distribusi nyata di lapangan, atau hanya skenario yang dipersiapkan untuk memperlihatkan keadaan ideal di depan kamera.
Menariknya, isu LPG 3 Kg sendiri sebelumnya memang sempat menjadi polemik nasional.
Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat di sejumlah daerah masih mengeluhkan harga gas melon yang melampaui harga eceran tertinggi (HET), sulit ditemukan di pengecer, hingga antrean panjang akibat penataan distribusi subsidi.
Pemerintah di sisi lain memang tengah mendorong pembenahan rantai distribusi LPG subsidi agar lebih tepat sasaran.
Bahkan sebelumnya Presiden juga sempat menginstruksikan agar pengecer tetap bisa menjual LPG 3 Kg setelah kebijakan distribusi sempat menuai kritik dari masyarakat.
Namun justru di titik itu kontroversinya semakin kuat, Sebab ketika publik masih akrab dengan cerita kelangkaan dan harga tinggi, kemunculan LPG Rp16 ribu saat kunjungan Presiden terasa kontras dengan pengalaman masyarakat sehari-hari.
Sebagian netizen menilai jika harga murah itu memang memungkinkan, maka seharusnya kondisi serupa dapat dirasakan secara konsisten oleh warga tanpa harus menunggu agenda kunjungan pejabat negara.
Baca Juga: Dobrak Ekonomi Desa! Pemkab Pidie Desak BUMG dan KDMP Bersatu: Dana Desa Jangan Sampai Sia-sia
Karena bagi masyarakat kecil, persoalan LPG bukan sekadar isu distribusi, melainkan kebutuhan harian yang langsung memengaruhi pengeluaran rumah tangga.
Tidak sedikit pula yang mempertanyakan mekanisme pasokan di lokasi kunjungan tersebut, apakah stok diperbanyak sementara, apakah distribusi diprioritaskan khusus menjelang agenda Presiden, atau memang sistem baru mulai berjalan efektif.
Sayangnya hingga kini perdebatan di media sosial lebih banyak dipenuhi spekulasi publik dibanding penjelasan teknis yang detail di lapangan.
Perdebatan ini masih bergulir. Sebagian masyarakat menganggap momen itu sebagai tanda bahwa distribusi LPG murah sebenarnya bisa diwujudkan jika tata kelolanya serius dibenahi.
Tapi sebagian lain melihatnya sebagai fenomena klasik yang berulang setiap ada kunjungan pejabat, di mana kondisi lapangan mendadak tampak ideal hanya untuk sementara waktu.
Penulis: Bakhtiyar Subandi
Editor : Imron Hidayatullahh