Radar Jember – Insiden matinya listrik aliran atas (LAA) yang membuat KRL relasi Tanah Abang–Parung Panjang tertahan di antara Stasiun Jurangmangu dan Pondok Ranji, Senin (4/5/2026), berbuntut panjang.
Gangguan teknis di tengah guyuran hujan ini tak hanya memicu kepanikan massal di dalam gerbong yang pengap, tetapi juga menempatkan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, dalam sorotan tajam publik.
Kondisi gerbong yang gelap dan tanpa pendingin udara memaksa sejumlah penumpang nekat turun ke rel.
Trauma akan tragedi tabrakan besar di Bekasi Timur beberapa waktu lalu memicu ketakutan mendalam bagi para pengguna jasa. Kejadian ini pun dianggap sebagai sinyal merah bagi keselamatan transportasi rel nasional.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menegaskan bahwa pimpinan BUMN tersebut seharusnya memiliki keberanian moral untuk menanggalkan jabatannya jika gagal menjamin keselamatan publik.
"Dirut KAI harus berani mundur dari jabatannya, sebab era saat ini KAI seperti jauh dari profesionalisme dan arah menuju kemajuan KAI sesuai arah dan kebutuhan pelanggan pemakai KAI," cetus Hari, Kamis (7/5/2026).
Ia menambahkan, penurunan kinerja ini sangat memalukan jika tidak dibarengi dengan pertanggungjawaban nyata, apalagi jika sampai mengorbankan nyawa.
Senada dengan Hari, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai gangguan pada sistem kelistrikan dan persinyalan adalah kesalahan fatal yang sepenuhnya berada di bawah kendali operator.
Baca Juga: Respons Santai Dirut KAI Bobby Rasyidin Soal Desakan Mundur Usai Tragedi Stasiun Bekasi Timur
Ia bahkan membandingkan budaya tanggung jawab di Jepang, di mana pejabat transportasi lazim mengundurkan diri pascainsiden besar.
"Secara moral saya kira harus mundur," tegas Adib pada Rabu (6/5/2026), seraya menyebut kepanikan penumpang sebagai dampak psikologis yang wajar akibat rentetan kecelakaan sebelumnya.
Di sisi lain, pengamat hukum dan politik, Muslim Arbi, mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menghakimi. Menurutnya, penyebab gangguan teknis harus melalui investigasi mendalam sebelum menuntut pencopotan jabatan.
"Permintaan mundur terhadap Dirut KAI tidak boleh karena tekanan politik atau asumsi sesaat. Jangan sampai publik melihat ada agenda lain di balik desakan itu," ujar Muslim.
Menanggapi gelombang desakan tersebut, Bobby Rasyidin tampak tidak ambil pusing. Saat dikonfirmasi oleh awak media, ia memberikan jawaban singkat dengan nada santai. “Saya sampai sekarang belum mundur. Mau mundur nggak?” ucapnya sambil tersenyum.
Baca Juga: TRANSPARAN! Bobby Rasyidin Janji PT KAI Blak-blakan Soal Penyebab Tragedi Kecelakaan Argo Bromo
Meski demikian, tekanan terhadap manajemen KAI diprediksi akan terus meningkat. Publik kini menanti langkah konkret dari pemangku kebijakan untuk membenahi sistem keselamatan transportasi massal yang menjadi tumpuan jutaan orang setiap harinya.
Editor : Imron Hidayatullahh