Radar Jember – Gerakan Muda (Gema) Nasional melayangkan desakan keras kepada pemerintah untuk segera memberhentikan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin.
Langkah ini dinilai mendesak menyusul rentetan gangguan operasional dan kecelakaan fatal yang dianggap sebagai bukti buruknya tata kelola transportasi publik.
Ketua Umum Gema Nasional, Eko Saputra, menegaskan bahwa insiden maut di Bekasi Timur yang merenggut 15 nyawa serta gangguan serius di Bintaro bukan sekadar masalah teknis biasa, melainkan kegagalan manajemen krisis yang sistemik.
Kegagalan Kepemimpinan dan Manajemen Krisis
Eko menilai kepemimpinan di tubuh KAI saat ini telah gagal menjamin tiga pilar utama transportasi: keselamatan, keandalan, dan kepercayaan publik.
Reaksi penumpang yang turun ke rel saat gangguan terjadi di Bintaro disebut sebagai puncak ketidakpercayaan masyarakat.
“Rentetan gangguan dari Bekasi hingga Bintaro adalah bukti nyata kegagalan total dalam kepemimpinan. Publik tidak lagi merasa aman menunggu solusi dari operator; ini adalah bentuk delegitimasi terhadap layanan KAI,” ujar Eko Saputra di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Baca Juga: Masih Viral! Foto Duduk Termenung Bobby Rasyidin Jadi Momen Prihatin Warganet
Ultimatum dan Desakan Audit Menyeluruh
Gema Nasional memberikan peringatan kepada Kementerian Perhubungan dan pemerintah pusat agar tidak melakukan pembiaran terhadap krisis yang terjadi.
Mereka menuntut tindakan tegas berupa pencopotan jabatan, bukan sekadar evaluasi internal.
Beberapa poin tuntutan utama Gema Nasional antara lain:
- Pemberhentian Dirut KAI: Menuntut Bobby Rasyidin mundur atau diberhentikan segera.
- Audit Menyeluruh: Melakukan audit total terhadap manajemen PT KAI untuk memulihkan standar keselamatan.
- Ancaman Aksi Nasional: Mengancam akan menggalang aksi protes nasional jika pemerintah tidak segera mengambil keputusan tegas dalam waktu dekat.
"Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian. Jika pimpinan tidak mampu menjamin keselamatan, maka satu-satunya langkah terhormat adalah mundur atau diberhentikan. Copot sekarang sebelum kepercayaan publik benar-benar runtuh," pungkas Eko Saputra.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT KAI maupun Kementerian Perhubungan belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut.
Editor : Imron Hidayatullahh