Radar Jember – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) angkat bicara terkait isu mark-up atau penggelembungan harga sepatu siswa Sekolah Rakyat yang viral di media sosial.
Gus Ipul menegaskan bahwa narasi yang beredar adalah hoax dan merupakan upaya memutarbalikkan fakta.
Dalam keterangannya pada Selasa (5/5/2026), Gus Ipul menjelaskan bahwa foto yang digunakan untuk menyebar isu tersebut merupakan dokumentasi kegiatan Dialog Pilar-Pilar Sosial di Malang pada 2 Mei lalu.
Baca Juga: Wajib Tahu! Ini Kriteria Lolos Seleksi Kompetensi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Sepatu Pemberian Khofifah, Bukan Proyek Kemensos
Gus Ipul meluruskan bahwa sepatu yang terekam dalam foto viral tersebut merupakan bantuan pribadi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk 10 siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim.
"Sepatu yang dari Bu Khofifah itu pemberian, bantuan untuk siswa di Jawa Timur. Jadi membandingkan foto satu sepatu bermerek tertentu dengan keseluruhan pengadaan adalah tidak tepat," ujar Gus Ipul.
Transparansi Harga: Pagu Anggaran vs Harga Riil
Menjawab tudingan harga Rp700.000 per pasang sepatu, Gus Ipul memaparkan fakta teknis pengadaan agar masyarakat tidak terjebak persepsi keliru:
- Pagu Anggaran: Angka Rp700.000 adalah batas maksimal (pagu) untuk jenis Sepatu PDL (pakaian dinas lapangan), bukan harga pembelian riil.
- Harga Realisasi: Harga pemenang lelang dipastikan berada di bawah pagu melalui mekanisme kompetitif dan transparan.
- Variasi Harga: Jenis sepatu lain seperti sepatu harian, olahraga, dan PDH memiliki kisaran harga jauh lebih rendah, yakni Rp200 ribu hingga Rp300 ribu.
- Paket Lengkap: Seluruh harga tersebut sudah termasuk pemberian kaus kaki untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa.
Komitmen Anti-Intervensi dan Audit Terbuka
Gus Ipul menegaskan bahwa dirinya bersama Wamensos Agus Jabo berkomitmen penuh untuk menjaga integritas di lingkungan Kementerian Sosial.
Ia menjamin tidak ada praktik titip-menitip atau intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
"Jika ada bukti kuat adanya penyimpangan, kami menjadi pihak pertama yang akan melaporkan ke aparat penegak hukum. Seluruh proses terbuka terhadap audit," tegasnya.
Pihaknya tetap mengapresiasi masyarakat yang aktif mengawal program Sekolah Rakyat, namun mengimbau agar publik memverifikasi informasi secara utuh melalui jalur resmi agar tidak menimbulkan fitnah.
Editor : Imron Hidayatullahh