Radar Jember – Dalam dunia bisnis, lokasi sering kali dianggap sebagai ‘nyawa’ yang menentukan keberhasilan usaha. Aksesibilitas dan kedekatan dengan pasar adalah syarat mutlak.
Namun, fenomena berbeda terjadi pada pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Di lapangan, prioritas pembangunan tampak lebih berfokus pada status administratif lahan daripada potensi komersialnya.
Baca Juga: Mobil Pikap KDMP Sudah Datang di Bondowoso, Tapi Belum Dapat Digunakan Secara Langsung?
Ketersediaan lahan kas desa atau tanah bengkok menjadi penentu utama pembangunan gerai, meskipun lokasi tersebut terkadang berada jauh dari pusat pemukiman atau nadi ekonomi warga.
Hal ini memicu pertanyaan: mampukah koperasi bertahan jika aspek fundamental lokasi diabaikan?
Tanah Kas Desa Jadi Prioritas Utama
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskopumdag) Tuban, Gunadi, mengakui bahwa ketersediaan aset desa adalah syarat yang tidak bisa ditawar.
Baca Juga: Update KDMP Terbaru: Giliran Pikap India Sudah di Bondowoso
“Ada beberapa kriteria yang disyaratkan untuk pembangunan gerai KDMP, di antaranya lahan berukuran 20x30 meter, kejelasan aset, dan lokasi strategis. Tapi yang menjadi prioritas utama tetap ketersediaan aset atau tanah kas desa,” ungkap Gunadi.
Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa aspek strategis hanya menjadi pertimbangan sekunder.
Jika sebuah desa hanya memiliki lahan di area yang kurang representatif, pembangunan tetap dilakukan demi mengejar target fisik.
Tanpa banyak ruang negosiasi untuk mencari lokasi yang lebih menguntungkan secara bisnis.
Sentralisasi Verifikasi oleh PT Agrinas
Ironisnya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan wewenang dalam menilai kelayakan lokasi dari sudut pandang ekonomi.
Gunadi menegaskan bahwa seluruh proses verifikasi dilakukan langsung oleh pemerintah pusat melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.
Sentralisasi keputusan ini menempatkan pemerintah daerah sekadar sebagai fasilitator.
Akibatnya, evaluasi mendalam terhadap potensi perputaran barang dan daya tarik konsumen di tingkat lokal berisiko terabaikan oleh standar verifikasi pusat yang cenderung kaku pada aspek legalitas lahan.
Risiko Keberlanjutan Jangka Panjang
Pendekatan "yang penting ada lahan" ini menyimpan risiko besar bagi masa depan koperasi.
Baca Juga: Cek Hasil Seleksi Manajer KDMP 2026, Ini Cara Mengetahui Kamu Lolos atau Tidak
Tanpa visibilitas yang baik, KDMP berpotensi kesulitan menarik minat belanja masyarakat, yang pada akhirnya akan menghambat produktivitas usaha. Padahal, KDMP digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Jika aspek lokasi diabaikan, program ini dikhawatirkan hanya menjadi pembangunan fisik tanpa dampak ekonomi yang substansial.
Muncul dilema nyata: apakah pemerintah sedang mengejar percepatan target pembangunan fisik, atau benar-benar membangun keberlanjutan bisnis rakyat?
Ke depan, evaluasi komprehensif sangat diperlukan agar pembangunan ribuan unit koperasi ini tidak berakhir sebagai aset tidur, melainkan menjadi fondasi ekonomi desa yang kokoh dan kompetitif.
Editor : Imron Hidayatullahh