Radar Jember – Isu keterbatasan anggaran pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat memicu kritik tajam di DPR RI akhirnya mendapatkan klarifikasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Munculnya angka Rp2,9 miliar di BPOM yang dibandingkan dengan anggaran kaos kaki BGN sebesar Rp6,9 miliar disebut tidak mencerminkan total dana pengawasan yang sebenarnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi total sebesar Rp700 miliar untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan MBG di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Adu Gaji Program MBG vs Koperasi Merah Putih: Mana yang Lebih Menjanjikan?
Mekanisme Anggaran: Swakelola Tipe 2
Dadan menjelaskan mengapa angka tersebut tidak muncul dalam pagu anggaran internal BPOM.
Hal itu karena penggunaan skema Swakelola Tipe 2, di mana dana tetap berada di pos anggaran BGN namun pelaksanaannya diserahkan kepada BPOM.
"Ada dana di APBN BGN yang diswakelolakan tipe 2 ke BPOM. Totalnya Rp700 miliar," ujar Dadan, Kamis (24/4).
Dengan sistem ini, BPOM menjalankan fungsi pengawasan teknis di lapangan menggunakan dukungan dana dari instansi lain (BGN), sehingga tidak membebani pagu anggaran operasional BPOM yang sedang mengalami efisiensi.
Baca Juga: Arab Saudi Menggelar Razia Acak Perketat Pengawasan Haji 2026, Ini Kartu Yang Wajib Dibawa
Klarifikasi dari Pihak BPOM
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengakui adanya perbedaan antara anggaran internal dan dana dukungan lintas lembaga tersebut.
Beberapa poin krusial yang disampaikan adalah:
- Anggaran Internal Terbatas: Dari usulan puluhan miliar, hanya tersedia Rp2,9 miliar untuk pengawasan langsung akibat kebijakan efisiensi.
- Dana Rp196 Miliar Hangus: Usulan tambahan anggaran sebesar Rp196 miliar tidak dapat digunakan karena harus dikembalikan ke bendahara umum negara.
- Status Dana Rp700 Miliar: Taruna mengonfirmasi alokasi tersebut (saat ini tercatat sekitar Rp675 miliar), namun hingga saat ini dana tersebut belum bisa digunakan karena masih menunggu tahapan administratif berikutnya.
Prioritas Keamanan Pangan
Polemik ini mencuat di tengah sorotan Komisi IX DPR RI menyusul beberapa kasus kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan dalam program MBG di sejumlah daerah.
Baca Juga: Cek Namamu Lolos Atau Tidak Seleksi Manajer KDMP 2026: Caranya Bisa Simak Ini
Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris sebelumnya menyatakan kekhawatirannya akan sulitnya meminta pertanggungjawaban BPOM jika hanya didukung dana minim.
Namun, dengan komitmen alokasi ratusan miliar melalui skema swakelola ini, pemerintah menegaskan bahwa pengawasan MBG tetap menjadi prioritas utama guna memastikan keselamatan jutaan anak penerima manfaat.
Editor : Imron Hidayatullahh