JAKARTA – Panjangnya antrean keberangkatan haji kembali menjadi sorotan pemerintah. Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menilai kondisi tersebut perlu dikaji ulang agar tidak terus membebani calon jemaah.
Pernyataan itu disampaikan saat pembukaan Rapat Kerja Nasional Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Tangerang, Rabu (8/4). Menurutnya, antrean panjang merupakan konsekuensi dari tingginya minat masyarakat yang tidak sebanding dengan kuota keberangkatan setiap tahun.
“Jumlah pendaftar terus meningkat, sementara kuota terbatas. Ini yang memicu antrean semakin panjang,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah mulai mengevaluasi sistem yang berjalan saat ini, termasuk membuka kemungkinan perubahan pola pendaftaran dan keberangkatan.
Menurutnya, antrean panjang tidak selalu menjadi kondisi yang “given”. Pada masa sebelum pengelolaan dana haji dilakukan secara terpusat melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), proses pendaftaran hingga keberangkatan relatif lebih cepat.
“Dulu masyarakat bisa mendaftar dan berangkat dalam waktu yang tidak terlalu lama,” katanya.
Baca Juga: Info Lalin Jalur Gumitir Banyuwangi Jember: Dua Kendaraan Besar Alami Trouble di Gumitir
Namun, seiring meningkatnya jumlah pendaftar dan kompleksitas pengelolaan dana, sistem antrean menjadi tidak terhindarkan. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi persoalan tahunan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam forum tersebut, Menhaj juga melempar wacana alternatif berupa sistem yang menyerupai “war tiket”. Skema ini memungkinkan calon jemaah bersaing langsung untuk mendapatkan kuota keberangkatan dalam periode tertentu.
“Semacam war ticket,” ucapnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa gagasan tersebut masih sebatas wacana awal dan belum menjadi keputusan resmi. Pemerintah akan melakukan kajian mendalam sebelum menerapkan perubahan kebijakan.
“Ini bukan hal yang mudah. Tapi sebagai wacana, tentu sah untuk didiskusikan,” tegasnya.
Pemerintah memastikan seluruh opsi akan dipertimbangkan secara matang, dengan tujuan menghadirkan sistem yang lebih adil, transparan, dan efisien bagi calon jemaah haji di masa mendatang.
Editor : Dwi Siswanto