Radar Jember – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menekankan pentingnya pelibatan kepala desa dan pengurus lokal dalam inisiatif Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Langkah ini dinilai krusial agar pemerintah desa siap mengambil alih tongkat estafet pengelolaan setelah masa pendampingan dari BUMN berakhir.
Yandri menjelaskan bahwa setelah dua tahun berada di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara, KDMP diharapkan mampu mandiri secara penuh.
"Sehingga, nanti ketika KDMP sudah berjalan dua tahun dan dilepas oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, desa dan pengurus koperasi desa sudah siap untuk meneruskan berjalannya KDMP," ujar Yandri Susanto di Jakarta, Senin (20/4).
Sosialisasi Virtual dan ‘Ruh’ Perjuangan Desa
Untuk menyelaraskan pemahaman, Mendes mengusulkan sosialisasi virtual bagi pengurus desa yang sudah siap beroperasi.
Hal ini mencakup manajemen operasional, jadwal masuknya barang, hingga tata kelola KDMP.
Menurutnya, tanpa rasa memiliki dari warga dan perangkat desa, tujuan besar program ini akan sulit tercapai.
"Karena keberhasilan kopdes ini tentu, ya, ruh perjuangannya mesti terasa juga di tingkat desa, mau warganya, kepala desanya, BPD-nya, pengurus kopdesnya. Kalau mereka tidak merasa memiliki, saya kira sulit akan ini tercapai," tambahnya.
Target Operasi 30 Ribu Titik pada Juli 2026
Sejalan dengan hal itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) terus memacu percepatan infrastruktur.
Saat ini, tercatat 35.408 titik lahan siap bangun, dengan 25.625 titik dalam proses konstruksi, dan 5.714 titik telah rampung berdiri.
Zulhas menargetkan 30.000 KDMP sudah mulai beroperasi pada Juni-Juli 2026.
Ke depannya, unit ini tidak hanya menjadi penyuplai bahan baku gizi, tetapi juga pangkalan LPG, agen pupuk, hingga pusat distribusi bansos.
“Ini program unggulan, program yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini memang harus kita tuntaskan tahun ini, agar dampaknya kopdes bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegas Zulhas.
Editor : Imron Hidayatullahh