Dalam laporan Direktorat Monitoring KPK yang dirilis Jumat (17/4/2026), lembaga antirasuah tersebut menemukan delapan titik lemah dalam tata kelola MBG yang berpotensi memicu tindak pidana korupsi.
KPK menyoroti bahwa besarnya anggaran dan skala program MBG saat ini belum diimbangi dengan kerangka regulasi serta mekanisme pengawasan yang memadai.
Baca Juga: CEK LENGKAP Ini Daftar Tarif Khusus Kereta Api di Wilayah Daop 9 Jember, Mulai Harga Rp 45 ribu
Kondisi ini dinilai menciptakan risiko konflik kepentingan hingga inefisiensi anggaran negara.
8 Temuan Krusial KPK Terkait Tata Kelola MBG:
- Regulasi Belum Matang: Aturan pelaksanaan belum komprehensif, terutama dalam pembagian peran lintas kementerian dan pemerintah daerah.
- Risiko Rantai Birokrasi: Mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) berpotensi menciptakan praktik "rente" dan memotong porsi anggaran pangan untuk biaya operasional.
- Terlalu Sentralistik: Dominasi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai aktor tunggal meminggirkan peran pemda dan melemahkan fungsi check and balances.
- Konflik Kepentingan: Tingginya potensi Conflict of Interest (CoI) dalam penentuan mitra dapur karena SOP seleksi yang belum jelas.
- Lemahnya Transparansi: Minimnya akuntabilitas dalam verifikasi yayasan mitra dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
- Standar Teknis Dapur Rendah: Banyak Satuan Pelayanan (SPPG) yang tidak memenuhi standar, memicu kasus keracunan makanan di beberapa daerah.
- Pengawasan Pangan Lemah: Kurangnya pelibatan aktif dari Dinas Kesehatan dan BPOM dalam memantau keamanan konsumsi.
- Nir-Indikator Keberhasilan: Belum ada tolok ukur yang jelas untuk mengukur dampak gizi maupun capaian akademik penerima manfaat secara berkelanjutan.
Baca Juga: Sinergi Lintas Instansi: Kementerian PANRB Dukung Peran SPPI dalam Sukseskan Koperasi Merah Putih
Rekomendasi KPK untuk Perbaikan
Guna mencegah penyimpangan, KPK mendesak pemerintah segera menyusun regulasi setingkat Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengikat seluruh instansi terkait.
KPK juga meminta peninjauan ulang struktur biaya agar tidak terjadi penggelembungan (mark-up) atau laporan fiktif.
Selain itu, KPK mendorong penerapan pendekatan desentralisasi terbatas dengan melibatkan pemda dalam penentuan lokasi dapur dan pengawasan operasional.
Integrasi sistem digital dalam pelaporan keuangan juga dianggap mendesak untuk menutup celah kebocoran anggaran di lapangan.
Editor : Imron Hidayatullahh