RADAR JEMBER - Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pekanbaru dengan Rengat sebagai bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) terus menunjukkan progres.
Namun, proyek strategis nasional ini tetap menjadi sorotan publik dan berbagai pemangku kepentingan terkait dampak serta efektivitas pengerjaan infrastrukturnya.
Baca Juga: Pengumuman: Transaksi di Gerbang Tol Sadang Lama Resmi Dialihkan ke Sadang Baru Mulai Siang Ini
Kehadiran ruas tol ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh secara signifikan dan memperkuat integrasi ekonomi di wilayah Provinsi Riau.
Meski demikian, sejumlah tantangan teknis dan administratif di lapangan terus dipantau guna memastikan proyek berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sementara itu, APH dari Kejaksaan Tinggi Riau (Kejati Riau) menilai proyek tol ini harusnya dikerjakan cepat dan bisa digunakan secapat mungkin oleh masyarakat.
“Saya melihat kalau memang perkara seperti jalan tol ini selalu berkutat pada pembebasan lahan. PPK harus pintar melihat terhadap bidang-bidang seperti halnya penetapan konsinyasi,” kata Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Edy Handojo di Hotel Premier Pekanbaru, Selasa (14/4) kemarin.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama agar setiap tahapan proyek berjalan sesuai rencana tanpa hambatan berarti.
Baca Juga: Bukan Sekadar Wacana! Gus Fawait Bocorkan Rencana Sambungan Tol Prosiwangi Lewati Jember
Sejumlah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) masih kerap muncul, mulai dari persoalan teknis hingga aspek administratif dan hukum.
"Jika tidak ditangani secara terpadu, kondisi ini berpotensi memperlambat progres pembangunan yang telah ditargetkan," sebutnya.
Edy Handojo menilai perlu adanya pertemuan bersama antar pihak terkait guna memperlancar pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Rengat, khususnya pada seksi lingkar Pekanbaru yang kerap dihadapkan pada persoalan pembebasan lahan.
Menurutnya, proyek jalan tol hampir selalu berhadapan dengan kompleksitas persoalan lahan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut aspek hukum dan sosial yang sensitif.
Ia menekankan pentingnya peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memahami setiap bidang tanah yang terdampak proyek, termasuk dalam pengelolaan proses konsinyasi.
Edy menjelaskan bahwa seluruh proses harus mengikuti regulasi yang berlaku secara ketat.
Editor : M. Ainul Budi