Radar Jember – Proyek pengadaan puluhan ribu unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kini masuk dalam radar pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah ini diambil guna memastikan proyek ambisius untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan area yang sangat rawan terjadi penyimpangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
"Tentu KPK memberikan perhatian soal itu. Mulai dari proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan analisis kebutuhannya?" ujar Budi, dilansir dari Antara, Rabu (15/4).
Audit Spesifikasi dan Urgensi Kendaraan
KPK menyoroti apakah spesifikasi motor listrik yang dipesan sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Budi mempertanyakan apakah penggunaan motor dengan spesifikasi tertentu—terutama model trail dan skuter—dibutuhkan secara merata di seluruh lokasi distribusi atau hanya di wilayah dengan medan sulit.
Selain itu, pemilihan merek Emmo turut menjadi perhatian publik dan regulator.
Sebagai pemain baru di industri otomotif dengan jaringan dealer yang dikabarkan belum sepenuhnya rampung, akuntabilitas dalam pemilihan vendor tersebut menjadi poin krusial yang harus bisa dipertanggungjawabkan oleh BGN.
"Mengapa misalnya vendor A yang menang? Pasti ada argumentasi dalam proses tersebut. Nah, itu yang nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan," tambah Budi.
Klarifikasi Jumlah Unit: 21.801, Bukan 70.000
Menanggapi kesimpangsiuran informasi mengenai volume pengadaan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan pelurusan data. Ia membantah kabar yang menyebutkan angka 70.000 unit motor listrik.
Menurut Dadan, pengadaan tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 yang diperuntukkan bagi operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," jelas Dadan.
Baca Juga: Ternyata! Bos Perusahaan Pemenang Proyek 21 Ribu Motor BGN Pernah Diperiksa KPK Soal Kasus Bansos
BGN menyatakan bahwa ribuan armada ini sangat krusial agar Kepala SPPG dapat melakukan supervisi dan menjangkau titik-titik layanan pemenuhan gizi di daerah.
Meski demikian, dengan adanya ‘perhatian’ dari KPK, publik kini menanti transparansi lebih lanjut mengenai proses lelang dan kewajaran harga dari setiap unit kendaraan operasional tersebut.
Editor : Imron Hidayatullahh