RADAR JEMBER - Pemerintah melalui (DJBC) di bawah berencana membuka rekrutmen pegawai baru bagi lulusan SMA/sederajat dalam waktu dekat. Informasi ini menjadi perhatian publik karena peluang kerja di instansi strategis negara selalu diminati.
Secara umum, rekrutmen ini ditujukan untuk memperkuat tenaga teknis di lapangan, khususnya dalam mendukung fungsi pengawasan serta pelayanan kepabeanan di berbagai wilayah, termasuk pelabuhan dan bandara.
Berdasarkan informasi yang beredar, jumlah formasi yang disiapkan mencapai ratusan posisi. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata akan sumber daya manusia untuk menunjang kinerja sektor kepabeanan nasional.
Baca Juga: Info Penting: Lulusan SMA Bisa Daftar CPNS Bea Cukai 2026, Cek Syaratnya Ini
Namun demikian, penting untuk memahami secara utuh terkait informasi gaji yang ramai dibicarakan. Disebutkan bahwa gaji pokok bisa mencapai Rp6 juta, tetapi angka tersebut bukanlah gaji awal bagi lulusan SMA.
Sebagai pegawai baru dengan latar belakang SMA, gaji pokok umumnya berada pada kisaran golongan awal, yaitu sekitar Rp1,6 juta hingga Rp2,9 juta per bulan.
Adapun nominal hingga Rp6 juta merupakan gaji pokok untuk golongan yang lebih tinggi dan masa kerja yang sudah lama.
Meski begitu, daya tarik utama profesi ini terletak pada tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja (tukin).
Besaran tukin di lingkungan Bea Cukai dikenal cukup kompetitif dan dapat meningkatkan total pendapatan secara signifikan, tergantung jabatan dan lokasi penugasan.
Baca Juga: Ini Rincian Gaji Pegawai KDMP 2026, Info Penting Rekrutmen SPPI
Poin Penting:
Rekrutmen Bea Cukai untuk lulusan SMA akan segera dibuka
Formasi diperkirakan mencapai ratusan posisi
Gaji pokok awal berkisar Rp1,6 juta – Rp2,9 juta
Gaji Rp6 juta merupakan level golongan tinggi, bukan awal
Terdapat tunjangan kinerja yang menambah total penghasilan
Dengan peluang ini, masyarakat diharapkan dapat mempersiapkan diri sejak dini, baik dari segi administrasi maupun kompetensi. Informasi resmi nantinya akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan dan pelayanan di sektor kepabeanan, demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Editor : M. Ainul Budi