Radar Jember – Penunjukan PT Yasa Artha Trimanunggal sebagai penyedia ribuan motor trail listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN) kian menuai sorotan.
Bukan hanya soal besaran anggaran, publik kini menyoroti profil perusahaan serta rekam jejak pimpinannya yang sempat bersinggungan dengan lembaga antirasuah.
Proyek pengadaan armada bermerek Emmo JVX GT ini mencatatkan harga unit yang cukup tinggi, yakni Rp49,95 juta.
Namun, yang menjadi catatan kritis adalah status harga tersebut yang masih off the road.
Artinya, nilai triliunan rupiah yang digelontorkan belum mencakup biaya administrasi surat kendaraan (STNK/BPKB) hingga garansi, sebuah fakta yang memicu pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan uang negara.
Komisaris Utama dalam Radar KPK
Di balik layar PT Yasa Artha Trimanunggal, fakta mengejutkan mencuat terkait pemeriksaan pimpinan puncaknya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisaris Utama perusahaan berinisial AM dilaporkan sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial tahun 2020.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama AM selaku Komut PT Yasa Artha Trimanunggal,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Radar Jember dari Antara.
Kasus yang menyeret AM merupakan pengembangan dari skandal bansos yang sebelumnya menjerat mantan Mensos Juliari Batubara.
Investigasi KPK tersebut berkaitan dengan kerugian negara senilai Rp200 miliar dalam pengadaan bansos presiden untuk penanganan pandemi COVID-19 serta penyaluran beras KPM.
Meski statusnya saat itu sebagai saksi, keterlibatan pimpinan perusahaan dalam pusaran kasus sosial besar menjadi catatan bagi publik dalam menilai akuntabilitas pemenang proyek di BGN.
Profil Perusahaan dan Ekspansi Bisnis
PT Yasa Artha Trimanunggal dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di berbagai lini jasa, mulai dari logistik, alat kesehatan, hingga ekspor-impor sejak 2016.
Perusahaan ini belakangan menunjukkan ekspansi bisnis yang agresif, termasuk akuisisi maskapai perintis SAM Air.
Kini, perusahaan tersebut memegang kendali atas distribusi 21.801 unit motor listrik yang diklaim sebagai aset operasional negara.
Menkeu: Prioritas Harus untuk Makanan
Polemik ini pun sampai ke telinga Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia menegaskan kembali komitmen kementeriannya bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya difokuskan pada belanja konsumsi masyarakat, bukan belanja modal dalam jumlah masif.
"Tahun lalu sempat kita tidak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor," ujar Purbaya.
Ia berjanji akan melakukan pengecekan ulang terhadap pengadaan yang kini viral tersebut guna memastikan prioritas anggaran tidak melenceng.
Klarifikasi Jumlah Unit
Kepala BGN, Dadan Hindayana, terus berupaya meredam spekulasi dengan menegaskan bahwa jumlah unit yang dipesan adalah 25.000 unit, dengan realisasi saat ini sebanyak 21.801 unit.
Dadan membantah isu liar yang menyebut jumlahnya mencapai 70.000 unit dan memastikan seluruh armada sedang dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Baca Juga: 5 Fakta Mengejutkan Motor Listrik Emmo yang Bakal Jadi Armada BGN, Nomor 4 Paling Gong!
Di tengah ambisi pemerintah menjalankan program sosial berskala besar, kasus pengadaan motor listrik ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan rekam jejak mitra pemerintah.
Editor : Imron Hidayatullahh