JAKARTA, Radar Jember – Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Perkara ini diduga berkaitan dengan praktik importasi rokok ilegal yang merugikan negara.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut sektor strategis penerimaan negara, yakni cukai hasil tembakau.
Baca Juga: Sosok Haji Her, Pengusaha Rokok yang Diduga Terseret Pusaran Kasus Bea Cukai, Begini Penjelasannya.
Dugaan adanya kebocoran dalam sistem pengawasan menjadi perhatian serius KPK.
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil berbagai pihak, termasuk produsen rokok, untuk dimintai keterangan.
“Apakah produsen rokok akan dipanggil? Tentu. Ya, akan dipanggil dan diperiksa,” ujarnya.
Baca Juga: Diperiksa KPK, Haji Her Datangi Gedung Merah Putih Siang Hari, Begini Penjelasan Jubir KPK
Menurut Asep, KPK telah mengantongi sejumlah informasi awal terkait dugaan keterlibatan pihak tertentu.
Namun, detailnya masih belum dapat diungkap ke publik.
Penyidik saat ini fokus menelusuri jalur masuk barang impor serta distribusinya di dalam negeri.
Dugaan adanya manipulasi dokumen atau penyalahgunaan kewenangan tengah didalami.
Kasus ini juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan oknum di internal instansi maupun pihak swasta.
Karena itu, KPK berupaya mengurai peran masing-masing pihak secara komprehensif.
Selain merugikan negara, praktik rokok ilegal juga berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat.
Industri rokok resmi dinilai dirugikan oleh peredaran produk tanpa cukai.
KPK menilai penting adanya pembenahan sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor ini.
Hal tersebut guna mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.
Dengan terus memanggil saksi dan mengumpulkan bukti, KPK berharap dapat segera mengungkap konstruksi perkara secara utuh.
Publik pun menantikan perkembangan kasus ini sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di sektor strategis.
Editor : Faqih Humaini