Radar Jember – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi keras kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk bertindak tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyimpang dari aturan.
Kepala Negara memerintahkan agar dapur-dapur pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) segera ditertibkan.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik, mengungkapkan bahwa Presiden tidak memberikan toleransi bagi pengelola yang mengabaikan petunjuk teknis (juknis).
Baca Juga: 5 Fakta Mengejutkan Motor Listrik Emmo yang Bakal Jadi Armada BGN, Nomor 4 Paling Gong!
"Presiden memerintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan," ujar Nanik usai rapat kerja di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4).
Sanksi Penutupan dan Pemberantasan Monopoli
Merespons perintah tersebut, BGN melaporkan telah melakukan langkah preventif berupa penutupan sementara bagi SPPG yang terbukti melanggar aturan.
Tindakan tegas ini juga menyasar para mitra yang mencoba mengambil keuntungan pribadi secara tidak wajar.
Baca Juga: Ternyata Masih Coming Soon! Showroom Motor Listrik Emmo Belum Siap meski Unitnya Sudah DIborong BGN
Nanik menegaskan bahwa pihaknya tidak segan menindak mitra yang sengaja menaikkan harga bahan baku atau melakukan monopoli pemasok.
Hal ini dilakukan demi menjaga kualitas gizi yang diterima anak-anak serta memastikan anggaran negara tidak diselewengkan oleh oknum tertentu.
Fokus pada Kelompok Rentan, Bukan Keluarga Mampu
Selain masalah teknis dapur, Presiden Prabowo menekankan pentingnya akurasi data penerima manfaat.
Program MBG diinstruksikan untuk difokuskan pada anak-anak yang memang membutuhkan perbaikan gizi, bukan dari kalangan keluarga mampu.
"Jadi kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orang tuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya," jelas Nanik.
Baca Juga: Ini Alasan Kongkrit Kepala BGN Soal Pengadaan Motor Listrik Untuk SPPG, Hanya Untuk.....
BGN akan segera membentuk tim khusus untuk menyisir data di lapangan guna memastikan distribusi makanan tidak sia-sia.
Presiden juga mengingatkan agar program ini tidak dilakukan secara paksa, terutama bagi sekolah atau kelompok masyarakat yang secara mandiri menyatakan tidak membutuhkan bantuan tersebut.
Pengawasan Berbasis Kebutuhan
Pendekatan berbasis kebutuhan menjadi kunci efektivitas program ini.
BGN berkomitmen memperkuat pengawasan dan evaluasi secara berkala agar dampak nyata dari perbaikan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat segera terlihat.
Dengan pengawasan ketat dari hulu hingga hilir, diharapkan program unggulan pemerintah ini dapat berjalan optimal tanpa ada celah penyimpangan.
Editor : Imron Hidayatullahh