RADAR JEMBER - Di tengah perbincangan publik mengenai urgensi fasilitas operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah memberikan penjelasan dari sisi efisiensi fiskal.
Pengadaan puluhan ribu unit motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN) diklaim sebagai langkah strategis untuk menekan biaya operasional jangka panjang jika dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).
Klaim efisiensi ini muncul sebagai jawaban atas pertanyaan masyarakat mengenai alokasi dana yang digunakan untuk pengadaan kendaraan tersebut di tahun anggaran 2025.
Baca Juga: Viral Jadi Kendaraan Operasional MBG, Inilah 5 Fakta Motor Listrik Emmo Pilihan Badan Gizi Nasional
Klarifikasi Anggaran dan Volume Pengadaan
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa angka pengadaan yang dilakukan telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan dan telah melalui proses perencanaan anggaran yang sah. Ia juga kembali meluruskan informasi keliru yang menyebutkan jumlah unit mencapai 70 ribu.
“Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” ungkap Dadan guna memberikan transparansi data kepada publik.
Efisiensi Jangka Panjang
Penggunaan motor listrik dipilih bukan tanpa alasan. Pemerintah memproyeksikan penghematan besar pada pos biaya bahan bakar dan pemeliharaan rutin.
Dengan ribuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar, penggunaan energi listrik dinilai jauh lebih ekonomis bagi kas negara dalam jangka panjang.
Baca Juga: Klarifikasi Kepala BGN: Motor Listrik untuk Operasional SPPG atau Dapur MBG
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” jelas Dadan menekankan bahwa motor ini adalah alat kerja yang vital untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.
Kepatuhan Administrasi Aset
Meski pemerintah mengejar efisiensi waktu, prosedur hukum tetap menjadi prioritas. Seluruh unit motor listrik tersebut saat ini sedang dalam proses verifikasi aset agar statusnya jelas sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum mulai mengaspal untuk melayani masyarakat.
“Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” tambahnya lagi.
Melalui langkah ini, pemerintah optimistis bahwa polemik mengenai kendaraan operasional akan terjawab dengan bukti efektivitas di lapangan, di mana petugas dapat menjangkau wilayah sulit dengan biaya yang jauh lebih rendah bagi negara.
Editor : M. Ainul Budi