RADAR JEMBER - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu diskusi publik, kali ini bukan soal menu makanannya, melainkan infrastruktur pendukungnya. Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi pengadaan 21.801 unit sepeda motor listrik yang ditujukan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengklarifikasi bahwa pengadaan ini telah direncanakan secara matang dalam anggaran tahun 2025 untuk mendukung mobilitas pengawasan gizi hingga ke tingkat desa.
Baca Juga: Kali Ini Keracunan MBG di Jantung Ibukota Negara, 72 Siswa Tumbang
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyebut Komisi IX DPR akan memanggil BGN untuk meminta pertanggungjawaban dari pengadaan ribuan sepeda motor listrik untuk para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas," ucapnya.
Charles mengkritik pengadaan puluhan ribu motor listrik yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Dia menilai ada masalah dalam pengadaan jika memang pernah ditolak Kementerian Keuangan.
"Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara. Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah," kata Charles, Rabu (08/04).
Editor : M. Ainul Budi