Radar Jember – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan angin segar bagi para tenaga pendidik di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam kunjungan kerjanya ke SD Inpres Kaniti, Kupang, pada Senin (6/4), Gibran secara tegas merespons kegelisahan para guru terkait status kepegawaian dan kesejahteraan mereka, khususnya bagi mereka yang berstatus PPPK dan honorer.
Di hadapan para guru, Wapres menyatakan bahwa pemerintah pusat terus berkoordinasi intensif dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik.
Baca Juga: Teknik Sipil UNEJ Kini Terakreditasi Internasional IABEE dan Siap Dipilih di SBNT 2026
Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas operasional sekolah tetap terjaga tanpa mengorbankan nasib para pengajar.
"Untuk guru-guru, saya tahu sekarang masih banyak kekurangan, tetapi ini terus kita coba carikan solusinya, terutama untuk PPPK dan honorer. Intinya adalah jangan sampai ada yang dirumahkan," tegas Gibran Rakabuming Raka sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Wakil Presiden.
Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran Kepala Sekolah SD Inpres Kaniti, Yuliana Nenabu, yang sempat menyampaikan keluhan terkait 10 orang guru PPPK di sekolahnya yang dibayangi isu pemutusan hubungan kerja.
Menurut Yuliana, jika para tenaga pendidik tersebut dirumahkan, proses belajar-mengajar bagi 420 siswa di sekolah tersebut dipastikan akan terganggu secara signifikan.
Baca Juga: Viral Ribuan Motor Listrik Berlogo Badan Gizi Nasional di Mendsos, Begini Jawaban Kepala BGN!
Selain membahas masalah kepegawaian, kunjungan kedua Gibran ke sekolah ini juga bertujuan untuk meninjau hasil renovasi total yang dilakukan pemerintah sejak akhir 2025 lalu.
Atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, SD Inpres Kaniti kini telah memiliki fasilitas lengkap, mulai dari 14 ruang kelas, ruang administrasi, hingga rumah dinas guru yang lebih layak.
Menutup kunjungannya, Wapres memberikan motivasi kepada para siswa agar menjaga fasilitas yang telah dibangun dan semakin giat belajar.
Ia menekankan bahwa terlepas dari status kepegawaian para gurunya, misi utama pemerintah adalah memastikan setiap anak bangsa mendapatkan akses pendidikan berkualitas dalam lingkungan yang nyaman
Editor : Imron Hidayatullahh