Radar Jember – PT Pertamina (Persero) akhirnya buka suara menanggapi beredarnya potongan dokumen di media sosial yang menyebutkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi akan melonjak tajam mulai 1 April 2026.
Dalam narasi yang viral tersebut, harga Pertamax (RON 92) dikabarkan bakal naik drastis dari Rp 12.300 menjadi Rp 17.850 per liter.
Menanggapi spekulasi tersebut, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan bahwa hingga saat ini perusahaan belum mengeluarkan pengumuman resmi mengenai penyesuaian harga untuk periode April 2026.
Baca Juga: Pekerjaan Anda Salah Satunya? 21 Jabatan Ini Diprediksi Lenyap di 2030 Imbas Perkembangan AI!
"Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegas Muhammad Baron melalui keterangan tertulis, Senin (30/3/2026).
Baron mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang sumbernya tidak jelas.
Ia meminta publik untuk selalu merujuk pada kanal komunikasi resmi perusahaan guna mendapatkan data yang akurat.
"Pertamina mendukung imbauan Pemerintah untuk menggunakan energi secara bijak," tambah Baron.
Masyarakat juga diminta menunggu rilis resmi yang biasanya diumumkan melalui laman www.pertamina.com.
Baca Juga: Pemerintah Batasi Akses Medsos Anak di Bawah 16 Tahun
Senada dengan Pertamina, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, meminta publik untuk bersabar hingga tanggal 1 April mendatang.
Meski belum mengonfirmasi angka kenaikan untuk BBM nonsubsidi, Laode memberikan jaminan bahwa harga BBM subsidi tidak akan berubah.
“Yang penting untuk BBM subsidi tidak ada kenaikan,” kata Laode melalui pesan tertulis pada hari yang sama.
Sebelumnya, jagat media sosial diramaikan oleh tangkapan layar yang memproyeksikan kenaikan harga indeks pasar (HIP) yang sangat tinggi imbas konflik geopolitik global.
Dokumen tersebut mencantumkan estimasi harga Pertamax Green 95 menjadi Rp 19.150 per liter dan Pertamina Dex mencapai Rp 23.950 per liter.
Namun, dengan adanya klarifikasi ini, pemerintah dan Pertamina memastikan bahwa angka-angka tersebut bukanlah informasi resmi.
Editor : Imron Hidayatullahh