JAKARTA, Radar Jember - Skandal dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 semakin melebar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengungkap peran dua tersangka baru yang diduga menjadi aktor kunci dalam pengaturan kuota haji khusus di luar ketentuan.
Kedua tersangka tersebut adalah Ismail Adham (ISM) dan Asrul Azis (ASR).
Baca Juga: Bupati Bondowoso: Tembakau Lokal Masih Jadi Pilar Ekonomi Masyarakat
Mereka disebut aktif dalam mengatur distribusi kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai regulasi, termasuk melibatkan praktik pemberian uang kepada pejabat negara.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, menegaskan bahwa penyidik menemukan bukti kuat terkait peran keduanya dalam memanipulasi skema pengisian kuota haji.
Menurutnya, ISM dan ASR bersama pihak lain diduga melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz untuk membahas penambahan kuota haji khusus.
Permintaan tersebut berdampak pada perubahan skema pembagian kuota, dari yang sebelumnya dibatasi maksimal 8 persen untuk haji khusus menjadi pembagian 50:50 antara haji reguler dan haji khusus.
Tak hanya itu, KPK juga mengungkap adanya pengaturan distribusi kuota tambahan kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang terafiliasi dengan para tersangka.
Praktik ini bahkan disertai skema percepatan keberangkatan jemaah.
Dalam penyelidikan, KPK menemukan dugaan aliran dana signifikan.
ISM disebut memberikan uang kepada Ishfah sebesar USD 30.000, serta kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief sebesar USD 5.000 dan 16.000 riyal Saudi.
Dari praktik tersebut, perusahaan PT Makassar Toraja (Maktour) diduga meraup keuntungan tidak sah mencapai Rp27,8 miliar.
Sementara ASR diduga memberikan dana hingga USD 406.000 kepada Ishfah.
Akibat perbuatannya, delapan PIHK yang terafiliasi dengan ASR juga menikmati keuntungan ilegal sekitar Rp40,8 miliar.
Kini, para tersangka dijerat pasal berat dalam UU Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup.
Editor : Faqih Humaini