Radar Jember - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memproyeksikan pelaksanaan Muktamar NU Ke-35 akan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026.
Perkiraan jadwal tersebut disepakati dalam Rapat Pleno PBNU sebagai bagian dari penataan kembali agenda strategis organisasi.
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menyampaikan bahwa waktu pelaksanaan muktamar ditetapkan berdasarkan pertimbangan organisatoris serta kesinambungan hasil Muktamar ke-34 NU di Lampung.
Baca Juga: Pesantren dan Nahdlatul Ulama' (NU), Pilar Kebudayaan dan Intelektualitas Menuju Indonesia Emas 2045
Penyesuaian jadwal dilakukan agar siklus kepemimpinan organisasi kembali pada ritme semula.
Menurutnya, pelaksanaan pada pertengahan tahun 2026 menjadi opsi paling realistis.
PBNU membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menyiapkan seluruh tahapan, mulai dari konsolidasi internal hingga penyusunan materi pembahasan muktamar.
Baca Juga: Hari Pendidikan Nasional, ISNU Mengundang Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Untuk Workshop
Kiai Miftach menjelaskan, Muktamar ke-34 sebelumnya dimajukan satu tahun lebih awal.
Karena itu, periode berikutnya perlu disesuaikan kembali, meski waktu yang tersedia tidak memungkinkan kembali penuh dalam satu tahun kalender.
Ia menyebut rentang lima hingga tujuh bulan sejak keputusan pleno diambil menjadi waktu yang cukup untuk mempersiapkan agenda besar tersebut.
Persiapan dilakukan agar pelaksanaan muktamar berjalan tertib, efektif, dan menghasilkan keputusan strategis bagi organisasi.
Sebelum muktamar digelar, PBNU juga menjadwalkan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU pada April 2026.
Kedua forum tersebut akan menjadi ruang pembahasan awal berbagai isu keumatan dan kebangsaan.
Kiai Miftach menegaskan bahwa seluruh keputusan organisasi diambil demi kemaslahatan jam’iyah.
Baca Juga: Meski Timur Tengah Memanas, Pemerintah Pastikan Pemberangkatan Haji 2026 Sesuai Jadwal
Ia berharap momentum muktamar menjadi titik awal memperkuat kembali peran Nahdlatul Ulama dalam menjawab tantangan zaman.
Dalam arahannya, ia mengingatkan seluruh pengurus agar menjaga niat khidmat dalam berorganisasi. Menurutnya, keberadaan pengurus NU bukan untuk
kepentingan pribadi maupun kelompok, melainkan bentuk pengabdian kepada umat dan para pendiri organisasi.
Dilansir dari NUonline, rapat pleno PBNU juga menghasilkan sejumlah keputusan lain, termasuk meninjau kembali pleno sebelumnya, memulihkan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU, menerima pengembalian mandat KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum, serta memperbaiki tata kelola organisasi dan administrasi agar lebih transparan dan akuntabel menjelang Muktamar NU Ke-35. (dhi)
Editor : M ADHI SURYA