Radar Jember - Pergantian rezim pemerintahan sering kali diikuti dengan peremajaan fasilitas negara.
Di tengah instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran negara, publik disuguhi kontras tajam antara kesederhanaan dan kemewahan dalam pengadaan mobil dinas kepala daerah.
Bak dua sisi mata uang, potret kontras terlihat jelas antara mereka yang memilih jalan kesederhanaan dengan mereka yang terjebak dalam pusaran fasilitas mewah bernilai miliaran rupiah.
Kebijakan ini menjadi ujian nyata bagi sensitivitas sosial para pemimpin daerah di saat masyarakat masih berjuang menghadapi dampak ekonomi global.
Beberapa kepala daerah memilih berdiri di barisan yang menolak fasilitas mewah.
Baca Juga: Bahlil Bantah Isu Krisis BBM saat Presiden Prabowo Instruksikan Pembangunan Storage BBM di Sumatra
Di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi langsung mencuri perhatian sesaat setelah dilantik.
Alih-alih memesan sedan mewah atau SUV terbaru, pria yang akrab disapa KDM ini tegas menolak pengadaan mobil dinas baru untuknya. Ia memilih menggunakan mobil pribadi atau memanfaatkan aset kendaraan lama milik Pemprov Jabar.
"Jangan identik setiap pemimpin baru, mobil dinas baru. Saya minta ke Pak Pj Gubernur, tolong jangan belikan saya mobil baru, saya juga punya mobil sudah cukup," kata KDM, usai bersilaturahmi di Gedung Pakuan, Bandung, (11/01/225).
Baca Juga: Perketat Standar Menu Dapur MBG, Juru Masak hingga Pencuci Ompreng Diwajibkan Paham Higienitas
Langkah serupa namun lebih radikal diambil oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait.
Pada Maret 2025, ia mengejutkan publik dengan memilih Toyota All New Avanza—mobil yang identik dengan kendaraan masyarakat menengah—sebagai kendaraan dinasnya. Ia bahkan membatalkan pengadaan mobil dinas senilai Rp600 juta dan mengalihkan dananya untuk pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga miskin.
"Ga apa-apa kalau dianggap pencitraan. Saya ingin memberi contoh. Semangat efisiensi itu bukan semangat menghabiskan anggaran, tapi membuat anggaran lebih efektif untuk kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat," tegas Politisi Partai Gerindra itu, saat memimpin apel di Jember, 04 Maret 2025.
Baca Juga: Alasan Bupati Jember Gus Fawait Pilih Avanza Ketimbang Pajero atau Alphard sebagai Mobil Dinasnya
Berbanding terbalik dengan tren kesederhanaan tersebut, riuh rendah melanda Kalimantan Timur.
Gubernur Rudy Mas'ud sempat menjadi buah bibir nasional setelah terungkapnya pengadaan mobil dinas super mewah Range Rover 3.0 LWB Autobiography senilai Rp8,49 miliar.
Angka fantastis ini memicu kritik pedas dari berbagai lapisan masyarakat, mengingat kebijakan pusat yang sedang gencar melakukan penghematan.
Tekanan publik yang begitu masif akhirnya memaksa Rudy Mas'ud untuk mengambil langkah mundur. Pada awal Maret 2026, ia secara resmi mengumumkan pengembalian mobil mewah tersebut.
"Keputusan ini adalah wujud respons cepat gubernur terhadap aspirasi masyarakat. Beliau menekankan bahwa kepercayaan publik dan harmoni sosial lebih penting ketimbang fasilitas jabatan," kata Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, dalam keterangan resminya, (2/03/2026).
Fenomena ini menjadi ujian nyata bagi implementasi Inpres No. 1 Tahun 2025.
Presiden Prabowo Subianto melalui kebijakan tersebut telah menginstruksikan pemangkasan anggaran besar-besaran, termasuk belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output terukur.
Kementerian Dalam Negeri dan KPK pun kini terus memantau ketat setiap pengadaan barang di daerah.
Baca Juga: Jokowi Ngaku Tak Terlibat Revisi UU KPK, Legislator Senayan Lempar Balasan Menohok
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengingatkan bahwa pengadaan mobil dinas harus berbasis kebutuhan, bukan keinginan atau ajang pamer kemewahan.
“Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, itu harus betul-betul direncanakan sesuai dengan kebutuhan,” kata Budi, dalam keterangan resminya, (3/03/2026).
Editor : M. Ainul Budi