KALIWATES, Radar Jember - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan menuai sorotan tajam lantaran menu yang minimalis dan ala kadarnya. Fenomena ini seolah mempertegas rapuhnya rantai distribusi dan lemahnya standar pengawasan di tingkat bawah.
Di tengah sorotan tajam itu, Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergerak cepat memperkuat fondasi Program MNG ini melalui standarisasi keamanan pangan dan pemenuhan gizi yang memadai.
Salah satu yang dikebut adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan dan Percepatan Penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sedikitnya, 500 peserta di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG)—mulai dari Jakarta hingga Jember—mengikuti Bimtek tersebut, 7-8 Maret 2026.
Baca Juga: Hidangkan Menu Basi, Busuk, hingga Berbelatung, BGN Bekukan 47 Dapur MBG
Kegiatan yang digelar secara hybrid ini melibatkan seluruh elemen kunci di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG, termasuk juru masak, pengawas gizi, hingga asisten lapangan (Aslap).
Fokus utamanya yakni memastikan setiap makanan yang sampai ke tangan anak-anak tidak hanya mengenyangkan dan bergizi, tetapi juga aman dan higienis.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional RI, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, dalam pembukaannya menegaskan bahwa makanan bergizi adalah hak setiap anak.
Baca Juga: BGN Persilahkan Masyarakat Posting Menu MBG di Medsos, Dadan: Saya Malah Senang!
Menurut dia, dengan tumbuhnya lebih dari 25 ribu SPPG di seluruh tanah air, peningkatan kapasitas SDM menjadi harga mati.
"Kualitas penyediaan makanan harus menjadi perhatian bersama. Ini komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan gizi nasional," katanya, saat memberi paparan.
Persoalan standarisasi ini ditegaskannya tidak main-main. Ia menyatakan Badan Gizi Nasional mendorong agar seluruh proses, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, hingga pencucian peralatan makan (ompreng), dilakukan dengan prosedur sanitasi yang ketat.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan BGN, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, mengingatkan bahwa rasa dan gizi tidak cukup jika proses pengolahannya tidak aman.
"Kualitas makanan ditentukan oleh cara pengolahan, penyimpanan, hingga penyajiannya. Kita ingin memastikan seluruh petugas memiliki kesadaran tinggi dalam menjalankan tugas di dapur SPPG," kata Suardi saat meninjau pelaksanaan di KPPG Cirebon.
Ia meyakinkan bahwa percepatan penerbitan SLHS kini menjadi prioritas utama. Karena menurut dia, sertifikat ini bukan sekadar urusan birokrasi, tapi bukti otentik bahwa dapur SPPG memenuhi standar kesehatan yang ketat.
Para Kepala KPPG di berbagai daerah pun menyambut baik langkah ini sebagai jaminan kualitas bagi masyarakat penerima manfaat.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II, Dr. Nurjaeni, menambahkan bahwa bimtek ini merupakan langkah awal dari mekanisme pemantauan berkelanjutan.
"Melalui koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan tenaga kesehatan, diharapkan standar higienitas ini menjadi budaya kerja yang konsisten di setiap dapur SPPG seluruh Indonesia," tutup Nurjaeni. (mau)
Editor : M. Ainul Budi