Radar Jember – Arah diplomasi Indonesia terhadap kedaulatan Palestina kini memasuki fase krusial.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia kemungkinan akan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza.
Langkah ini menyusul adanya serangan sepihak yang dilakukan oleh Amerika Serikat (selaku penggagas BoP) dan Israel (anggota BoP) terhadap Iran.
Hal ini dinilai mencederai semangat perdamaian yang menjadi fondasi awal bergabungnya Indonesia.
"Bagi Indonesia, masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi. Kita bisa saja, kapan saja keluar, tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama," ujar Ahmad Muzani di Istana Kepresidenan, Jakarta (4/3/2026).
Krisis Kepercayaan terhadap BoP
Awalnya, Indonesia bergabung dengan BoP karena lembaga tersebut diyakini mampu mempercepat kemerdekaan Palestina serta proses rehabilitasi wilayah tersebut.
Namun, eskalasi militer terbaru yang melibatkan anggota utama BoP memaksa pemerintah melakukan evaluasi mendalam.
Muzani menjelaskan bahwa keterlibatan Amerika Serikat dan Israel dalam serangan ke Iran dianggap bertolak belakang dengan misi pembangunan dan perdamaian yang dijanjikan BoP.
Konsolidasi Tokoh Bangsa di Istana
Sinyal hengkangnya Indonesia dari BoP ini diperkuat setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi kebangsaan pada Selasa (3/3) malam.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh deretan tokoh kunci lintas generasi, di antaranya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Boediono, dan KH Ma'ruf Amin.
Serta sejumlah mantan Menteri Luar Negeri dan pimpinan partai politik.
Dalam diskusi tersebut, para tokoh bangsa menyampaikan pandangan yang beragam—mulai dari saran hingga kritik tajam terkait perkembangan geopolitik global.
Masukan-masukan inilah yang kini menjadi bahan pertimbangan utama bagi Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan strategis terkait posisi Indonesia di BoP.
Editor : Imron Hidayatullahh